WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah RI dinilai perlu memperkuat kemandirian di sektor teknologi strategis sebagai bagian dari langkah besar membangun ketahanan bangsa.
Dorongan ini lahir di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya konflik geopolitik, perang dagang antarnegara, krisis iklim dan energi, ketimpangan ekonomi global, hingga disrupsi teknologi serta pergeseran peta kekuatan dunia.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Anggarkan Rp335 Triliun Program Makan Bergizi Gratis RAPBN 2026
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menekankan bahwa konsep kemandirian nasional bukan berarti menutup diri dari hubungan internasional.
Sebaliknya, Indonesia harus membangun fondasi domestik yang kuat agar tidak rapuh ketika menghadapi tekanan eksternal.
“Kemandirian ini menuntut langkah nyata: membangun kemandirian pangan, energi, manufaktur, dan teknologi strategis,” ujar Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).
Baca Juga:
Ketua DPR Puan Maharani Ungkap Makna Nyanyiannya Ajak Bersama Membangun Bangsa
Puan menegaskan, kemandirian tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan modal, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak pembangunan bangsa.
“Karena itu, investasi pada pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kemandirian,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Ahmad Muzani, menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertamanya telah menunjukkan komitmen kuat dalam membawa Indonesia menjadi negara yang besar, berdaulat, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.
Menurut Muzani, pemerintah telah menetapkan arah pembangunan yang berfokus pada penguatan kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, serta penguasaan teknologi.
Ia menyebut langkah-langkah konkret telah mulai dijalankan melalui program hilirisasi industri, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sektor UMKM.
“Program-program hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Ahmad Muzani.
Dengan strategi tersebut, diharapkan Indonesia mampu membangun pondasi kokoh menuju kedaulatan nasional sekaligus menjawab tantangan global yang semakin dinamis.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
