WahanaNews.co | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akui tak bisa melakukan pengawasan penuh terhadap proses verifikasi faktual partai peserta pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja merespons dugaan mobilisasi oleh KPU pusat kepada KPU di daerah untuk meloloskan Partai Gelora, Garuda, dan PKN di Pemilu 2024.
Baca Juga:
Bawaslu Maluku Utara Terima 12 Rekomendasi PSU Pemilu 2024
Hasil laporan Bawaslu di daerah belum menemukan dugaan kecurangan tersebut.
"Kita cek di Bawaslu, kita telepon ke teman-teman Bawaslu kabupaten/kota. Jika ada tentu ada dalam Form A pengawasan. Jika tidak, kemudian maka teman-teman harus mengetahui bahwa kami dalam beberapa spot, itu tidak mengawasi," kata dia di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Menurut Bagja, kondisi itu memungkinkan karena pihaknya tak diberitahu objek yang harus diawasi. Namun, Bawaslu akan menegur KPU untuk membuka hal itu.
Baca Juga:
Bawaslu Sulsel Turunkan Tim Pantau Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 di 313 Kecamatan
"Karena tidak diberitahukan objek pengawasan. Objek verifikasi faktual pada saat itu. Saya berikan teguran ke teman-teman KPU untuk membuka hal tersebut," ucapnya.
Di sisi lain, Bagja mengatakan pihaknya juga belum menerima laporan soal dugaan kecurangan dan mobilisasi KPU pusat untuk meloloskan partai tertentu selama proses verifikasi faktual.
Dia juga mempertanyakan bukti praktik kecurangan tersebut. Sebab, hingga saat ini Bawaslu di daerah tak menemukan bukti terkait hal itu.
"Bawaslu tingkat daerah ada enggak sih perintah itu? Buktinya apa? Katanya ada WA yang beredar, mana WA-nya? Kan tidak ada," kata Bagja. [rgo]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
