WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ultimatum 18 hari dari mahasiswa membuat Istana angkat bicara di tengah sorotan publik terhadap tekanan ekonomi dan pelemahan rupiah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI sebagai masukan bagi pemerintah.
Baca Juga:
Viral Dugaan Pesta Sesama Jenis, THM di Karawang Langsung Disegel Satpol PP
"Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Respons itu disampaikan setelah BEM SI memberi tenggat waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari.
Prasetyo mengatakan publik dalam beberapa hari terakhir dapat melihat pemerintah bekerja bersama dan bekerja keras dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Baca Juga:
Bupati Muara Enim Edison Terseret OTT KPK, Dugaan Duit Proyek Pendidikan Mulai Terbongkar
Namun, ia juga mengakui bahwa persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan secara sederhana karena dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan.
"Tapi sekali lagi, kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," jelasnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah berupaya membangun koordinasi antarkebijakan agar langkah yang diambil mampu memberi kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Terkait tenggat 18 hari yang diberikan mahasiswa, Prasetyo menyebut tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan patokan waktu tertentu.
"Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan," tegas Prasetyo.
Ia mengatakan pemerintah memahami bahwa pesan utama dari mahasiswa adalah dorongan agar negara bekerja lebih keras dalam menghadapi situasi ekonomi.
"Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu," imbuhnya.
Prasetyo menilai semangat yang disampaikan mahasiswa tetap perlu dibaca sebagai dorongan moral bagi semua pihak untuk memperkuat kerja pemerintah di sektor ekonomi.
"Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya itu," katanya.
Ia menyebut pemerintah menangkap aspirasi tersebut sebagai pengingat agar seluruh elemen negara bekerja lebih serius menghadapi tekanan ekonomi nasional.
"Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menggelar aksi bertajuk "Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat" di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai respons atas kondisi ekonomi nasional, terutama pelemahan nilai tukar rupiah yang menjadi perhatian mahasiswa.
Ketua BEM UNS Kailani Rizqi Pratama mengatakan tenggat waktu 18 hari diberikan sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
"Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," kata Kailani dalam aksi tersebut.
Menurut Kailani, angka 18 hari dipilih sebagai simbol dari nilai tukar rupiah yang sedang berada dalam tekanan.
Ia menyebut mahasiswa akan mengambil langkah lanjutan apabila dalam waktu tersebut pemerintah tidak menunjukkan upaya perbaikan yang dinilai memadai.
"Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan-penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan," ujarnya.
Ultimatum tersebut kemudian menjadi sorotan karena muncul di tengah perdebatan publik mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah dan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Pemerintah melalui Mensesneg menyatakan tetap membuka ruang terhadap aspirasi mahasiswa, namun mengingatkan bahwa penyelesaian masalah ekonomi membutuhkan proses, koordinasi, dan kebijakan yang saling menguatkan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini].
