WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam peresmian hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026).
Peresmian hunian sementara tersebut dilaksanakan secara serentak di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Baca Juga:
Banjir Rendam DKI Jakarta, Lebih dari 1.600 Warga Mengungsi di Puluhan Titik
Kegiatan peresmian dipusatkan di lokasi Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Kepala BNPB dampingi Menko PMK dan Mendagri dalam simbolis peresmian Hunian Sementara yang terletak di Lapangan SDN 05 Kayu Pasa, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026).
Sementara itu, peresmian di tiga kabupaten lainnya dilakukan secara daring (webinar) dari masing-masing lokasi huntara.
Baca Juga:
Akhir Januari 2026, Banjir dan Longsor Masih Dominasi Laporan Bencana
Pembangunan dan peresmian huntara ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa tempat tinggal sementara yang aman, layak, dan nyaman.
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 4.742 unit rumah di Provinsi Sumatera Barat mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Dalam kegiatan tersebut, Menko PMK, Mendagri, dan Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan kunci hunian sementara kepada perwakilan masyarakat penerima bantuan.
Simbolis penyerahan kunci Hunian Sementara (Huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang dilakukan oleh Kepala BNPB, Menko PMK dan Mendagri di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026).
Total sebanyak 273 unit huntara telah dibangun dan tersebar di empat kabupaten terdampak di Sumatera Barat.
Selain itu, turut dilakukan penyerahan simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada penerima manfaat sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam masa transisi menuju hunian tetap.
Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol bahwa hunian sementara tersebut telah siap dihuni oleh masyarakat terdampak.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi salah satu prioritas utama dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana.
“Hunian sementara menjadi solusi awal agar masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang aman sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai kebutuhan dan data di lapangan,” ujar Suharyanto.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
Hingga saat ini, sebanyak 2.279 kepala keluarga telah diusulkan sebagai calon penerima DTH. Dari jumlah tersebut, 1.867 rekening penerima telah disiapkan, dan sebanyak 1.393 Dana Tunggu Hunian telah berhasil disalurkan kepada masyarakat.
Suasana Hunian Sementara (Huntara) yang terletak di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026).
Menko PMK menegaskan bahwa penanganan pascabencana dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Sementara itu, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan keakuratan data penerima bantuan serta percepatan realisasi berbagai program pemulihan di wilayah terdampak.
BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan, pengawasan, dan pemantauan agar pembangunan hunian sementara serta penyaluran Dana Tunggu Hunian di Sumatera Barat dapat berjalan tepat sasaran.
Pemerintah berharap, langkah-langkah ini mampu memberikan kepastian tempat tinggal, meningkatkan rasa aman masyarakat terdampak, serta menjadi fondasi awal bagi kebangkitan kehidupan pascabencana di Sumatera Barat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
