WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama jajaran menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang digelar pada Selasa (13/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Baca Juga:
BNPB Dampingi Daerah Sumut Susun R3P, Skema Bantuan Hunian Jadi Sorotan
Rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia guna memastikan proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat dapat berjalan secara cepat, efektif, terukur, serta terkoordinasi dengan baik antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Baca Juga:
Bencana Banjir Dominasi Laporan BNPB, Ratusan Warga Terdampak di Sejumlah Wilayah
Ia menekankan bahwa percepatan pemulihan menjadi faktor penting untuk mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat ke kondisi normal.
“Pemulihan pascabencana di Sumatera Barat adalah bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan negara secara nyata. Pemulihan yang cepat dan terukur menjadi kunci untuk mengembalikan kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi resmi dibentuk pada 8 Januari 2026 dengan melibatkan kementerian koordinator serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Fokus utama pemulihan diarahkan pada percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, yang didukung melalui perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, serta pemulihan layanan dasar seperti listrik, SPBU, PDAM, jaringan internet, hingga ketersediaan LPG.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Satgas menyampaikan bahwa selama pelaksanaan masa tanggap darurat di Sumatera Barat tidak ditemukan adanya penambahan korban jiwa.
Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat 72 orang yang dinyatakan hilang dan sebanyak 10.854 jiwa tercatat mengungsi.
Seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat sendiri telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Suasana Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” jelas Suharyanto.
Ia juga menambahkan bahwa akses jalan nasional secara umum telah kembali terhubung, meskipun pada beberapa ruas tertentu, seperti jalur Padang Panjang–Sicincin, masih diberlakukan pembatasan.
Penyesuaian kebutuhan alat berat terus dilakukan secara dinamis, termasuk kemungkinan pergeseran alat ke provinsi lain apabila kondisi di lapangan telah memungkinkan.
Hasil rapat koordinasi menyepakati bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus didukung oleh pendataan kerusakan lintas sektor yang detail, akurat, dan berbasis by name by address.
Data tersebut menjadi landasan utama dalam perencanaan program serta pencairan bantuan pemerintah.
Selain itu, penyusunan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didorong untuk melibatkan konsultan serta kalangan akademisi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sesi Foto Bersama Usai Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Pemerintah juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala terkait pembangunan hunian sementara, hunian tetap, serta penyaluran dana tunggu hunian.
Sejumlah kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di beberapa wilayah, memerlukan proses validasi lanjutan, termasuk penetapan zona aman bencana.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sumatera Barat melalui kerja Satgas yang solid, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Penentuan skala prioritas, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan sumber daya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemulihan Sumatera Barat yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
