WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pembaruan penanganan darurat sekaligus proses pemulihan bencana hidrometeorologi basah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara hingga Rabu, 14 Januari 2026.
Penanganan dilakukan secara terpadu dan lintas sektor untuk menjamin keselamatan masyarakat terdampak serta mempercepat peralihan dari masa tanggap darurat menuju fase pemulihan awal.
Baca Juga:
BNPB Percepat Pembangunan 2.299 Huntara untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Dalam laporan terbaru, BNPB mencatat adanya penambahan satu korban meninggal dunia setelah tim gabungan menemukan satu jenazah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Dengan temuan tersebut, total korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi kini mencapai 1.190 orang.
Sementara itu, jumlah korban yang masih dinyatakan hilang tercatat sebanyak 141 orang. Adapun jumlah penduduk terdampak yang masih mengungsi di berbagai lokasi pengungsian mencapai 131.521 jiwa.
Baca Juga:
Pembangunan Huntara dan Huntap Berjalan Paralel, Pemulihan Sumut Masuki Tahap Lanjutan
Kondisi di lapangan yang berangsur membaik turut berdampak pada penurunan jumlah pengungsi.
Tercatat sebanyak 64.021 jiwa telah kembali ke rumah masing-masing atau ke lingkungan asal, terutama di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
Penurunan ini didorong oleh percepatan pembangunan hunian sementara, pembukaan serta pembersihan akses jalan, dan pemulihan kawasan permukiman yang mulai layak dan aman untuk dihuni kembali.
BNPB bersama pemerintah daerah terus menggenjot pembangunan hunian sementara dengan target penyelesaian sebelum memasuki bulan Ramadan.
Dari total 51.740 unit rumah yang mengalami kerusakan berat, sebanyak 27.560 unit telah diajukan untuk pembangunan hunian sementara.
Saat ini, 4.304 unit masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 262 unit telah rampung dan siap ditempati oleh warga terdampak.
Sekretaris Utama BNPB Rustian (kiri) didampingi Wakil Bupati Tanah Datar (kanan) meninjau 1,8 hektare lahan kosong yang diperkirakan dapat dibangun sekitar 34 hingga 70 unit huntap terpadu di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada Rabu (08/01/2026).
Selain itu, pembangunan hunian sementara tipe hanggar juga terus berjalan dengan total pengajuan sebanyak 8.440 unit, di mana 648 unit di antaranya sedang dalam proses konstruksi.
Untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap, BNPB juga mengoptimalkan penyaluran bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Hingga pertengahan Januari 2026, pengajuan DTH tercatat mencapai 15.305 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 10.656 rekening penerima telah siap untuk penyaluran.
Dalam periode terakhir, terdapat penambahan 139 penerima, sehingga total penerima DTH yang telah menerima bantuan mencapai 2.089 kepala keluarga.
Dari sisi logistik dan peralatan, distribusi bantuan terus diintensifkan melalui jalur darat maupun udara guna menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Sejak 29 November 2025 hingga 13 Januari 2026, total bantuan logistik yang dimobilisasi mencapai 1.742 ton.
Sebanyak 99,7 persen dari total logistik tersebut telah berhasil disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui koordinasi antara BNPB, BPBD, serta pemerintah daerah setempat.
Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan darurat, pemulihan, dan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah dalam jangka pendek, BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Hingga 14 Januari 2026, pelaksanaan OMC di wilayah Aceh telah mencapai 449 sorti dengan total bahan semai berupa natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) sebanyak 431.600 kilogram.
Di Provinsi Sumatra Utara, OMC telah dilakukan sebanyak 368 sorti dengan total bahan semai sekitar 322 ton.
Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 384 sorti dengan total bahan semai mencapai 381.325 kilogram.
Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan intensitas curah hujan serta menekan potensi terjadinya bencana susulan di wilayah-wilayah rawan.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta seluruh elemen masyarakat agar penanganan bencana dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang solid, percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan hunian layak, serta penguatan langkah mitigasi diharapkan mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
