WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah umrah guna merespons dinamika kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan jemaah umrah asal Indonesia.
Pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, perusahaan penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Baca Juga:
Warga dan Staf Kelurahan Kuta Gambir Sambut Hangat Lurah Baru
Rapat koordinasi ini bertujuan membangun kesepahaman dan langkah bersama dalam memantau perkembangan situasi keamanan, sekaligus merumuskan strategi mitigasi risiko demi menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan jemaah umrah Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Puji Raharjo saat memimpin rapat di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga:
Menko Muhaimin Tekankan Peran Kunci Kepala Daerah dalam Penghapusan Kemiskinan 2026
Sebelumnya, Kemenhaj telah mengimbau calon jemaah yang belum berangkat agar menunda perjalanan umrah sampai kondisi dinilai lebih aman dan kondusif.
Imbauan tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipatif menyusul adanya pembatasan penerbangan dan potensi gangguan keamanan di sejumlah wilayah udara menuju dan dari Arab Saudi.
Kesepakatan Bersama
