WahanaNews.co, Yogyakarta - Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bakal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, tahun depan. Hal ini disampaikan dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan di Yogyakarta.
Mahendra memang mendorong gelaran ini diselenggarakan di luar DKI Jakarta. Pasalnya tingkat inklusi dan literasi keuangan di Jakarta saat ini dinilai sudah baik.
Baca Juga:
Industri Fintech Bergolak di IFSE 2024, OJK Serukan Perlindungan Konsumen
"Dan karena pada waktu-waktu ini tahun depan saya akan berkantor di IKN Nusantara, maka dengan begitu tentunya saya berharap Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun depan kita lakukan di Nusantara. Kalau tidak maka saya tidak bisa datang," ujarnya dalam acara tersebut, Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023).
Adapun Puncak Bulan Inklusi bertujuan untuk semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Sehingga masyarakat dapat menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya, menyampaikan bahwa OJK dan seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) berkomitmen penuh mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang penting bagi penguatan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga:
OJK dan FSS Korea Bahas Pengawasan Lintas Batas dan Kerja Sama Keuangan
"Kunci dari pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional tergantung kemampuan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat," kata Mahendra.
Menurutnya, OJK akan memprioritaskan sejumlah segmen masyarakat yang perlu terus diperluas inklusinya seperti pada penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK berkomitmen untuk terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat termasuk kepada penyandang disabilitas yang harus didorong untuk mendapatkan akses keuangan yang sama.
Menurutnya, OJK telah menyusun panduan bagi LJK dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas berupa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas serta melakukan kegiatan literasi dan edukasi bekerja sama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas di Indonesia.
OJK juga telah memiliki infrastruktur literasi keuangan bagi penyandang disabilitas tuna netra yaitu buku perencanaan keuangan dalam versi Braille. Selain itu, OJK terus mendorong LJK untuk dapat memperluas akses keuangan disabilitas melalui program satu difabel satu rekening.
Pada Puncak BIK ini juga digelar "kick off" Sinergi Akselerasi Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas antara OJK dengan Komisi Nasional Disabilitas dan Pemerintah yang diwakili Staf Khusus Presiden. OJK juga memberikan apresiasi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjadi penggerak keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas. Apresiasi diberikan kepada BNI dan Allianz.
Dengan tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera, BIK pada 2023 dimulai dengan kegiatan Road to BIK sejak Mei dengan kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
• Kegiatan fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro antara lain melalui kegiatan business matching
• Kegiatan pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan
• Kegiatan akuisisi pembukaan rekening, polis dan produk keuangan lainnya
• Kegiatan literasi keuangan (sosialisasi, webinar, bank goes to school/campus, klinik konsultasi, dan outreach program)
• Kegiatan Aksi Indonesia Menabung (Penerbitan Surat Edaran (SE) menabung, penandatanganan PKS, akuisisi rekening)
• Kegiatan kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif. Sedangkan kegiatan inti yang dilakukan pada puncak.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
