WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila, KRT Tohom Purba, mengimbau masyarakat untuk menjaga moral bangsa dengan tetap menghormati para pimpinan negara.
Pernyataan ini disampaikan Tohom sebagai respons terhadap maraknya narasi bernada satire dan cemoohan yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di media sosial.
Baca Juga:
Sekretaris Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Apresiasi Peluncuran Aplikasi Kita Pancasila: Terobosan Baru
Menurut Tohom, kebebasan berekspresi memang dijamin oleh konstitusi, namun tetap harus dibarengi dengan rasa hormat terhadap para pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat.
"Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kritik boleh, tetapi ada batasan etika dan moral yang harus dijaga. Jangan sampai kebebasan ini justru menjadi alat untuk merendahkan wibawa negara," ujar Tohom, yang juga Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo Gibran.
Baru-baru ini, nama Gibran menjadi bahan candaan di media sosial setelah muncul wacana sutradara Joko Anwar ingin membuat film horor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga:
Ketua MPC PP KSB Ditahan, BPPH Pemuda Pancasila Ajukan Gugatan Pra Peradilan
Rencana ini mencuat setelah Joko Anwar menyatakan ketertarikannya untuk menjadikan IKN sebagai lokasi syuting, yang kemudian memicu reaksi netizen.
Sejumlah warganet secara sarkastik menyebut bahwa Gibran cocok menjadi pemeran utama dalam film tersebut, dengan berbagai komentar yang bernuansa negatif.
Tohom menyesalkan tren tersebut dan menegaskan bahwa tindakan semacam ini mencerminkan buruknya kesadaran moral dalam bermedia sosial.
"Jika kita ingin negara ini semakin maju, maka kita harus mulai dari membangun karakter bangsa yang beradab. Pemimpin adalah simbol negara, baik atau buruknya pemerintahan bisa dikritisi, tetapi bukan dengan hinaan dan olok-olok," tegasnya, Minggu (9/2/2025).
Tohom, yang sebelumnya juga memimpin DPP MARTABAT Jokowi-Jusuf Kalla 2014, menambahkan bahwa menghormati pemimpin adalah bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila yang harus tetap dijaga.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan menghina pejabat publik di media sosial bisa berpotensi melanggar hukum.
"Ada batasan hukum yang harus dihormati. Jangan sampai kebebasan berbicara disalahgunakan menjadi ajang cemoohan yang justru bisa berujung pada konsekuensi hukum," kata Tohom, yang juga Ketua Umum DPP MARTABAT Jokowi-Ma'ruf Amin 2019.
Sebagai organisasi yang berkomitmen menjaga ketertiban sosial dan moral bangsa, BPPH Pemuda Pancasila menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial.
"Setiap kata yang kita sampaikan di media sosial memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Mari kita gunakan kekuatan itu dengan bijak, untuk menciptakan ruang digital yang positif dan konstruktif," tutupnya.
Tohom juga menambahkan bahwa media sosial adalah panggung milik bersama.
"Di sana, kita bisa menjadi agen perubahan, menyuarakan ide-ide yang membangun, dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Mari kita gunakan panggung ini untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat."
[Redaktur: Sandy]
