WAHANANEWS.CO, Bandung - Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila menyampaikan ucapan selamat kepada Siti Jamaliah Lubis atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) serta Apolos Djara Bonga sebagai Sekretaris Jenderal dalam Kongres Nasional IV KAI yang berlangsung di Trans Luxury Hotel, Bandung, pada Senin (10/2/2025).
Ketua BPPH Pemuda Pancasila, KRT Tohom Purba, mengapresiasi hasil kongres yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting negara, termasuk Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Sunarto, serta 27 Menteri dan Wakil Menteri dari Kabinet Merah-Putih.
Baca Juga:
Kongres Nasional Ke-4 KAI, Ketua MA: Advokat Harus Punya Intelektualitas Memadai
"Terpilihnya Siti Jamaliah Lubis dan Apolos Djara Bonga adalah bukti dari kepercayaan besar yang diberikan oleh para advokat di seluruh Indonesia kepada kepemimpinan mereka. Kami berharap, di bawah kepemimpinan mereka, KAI dapat semakin memperkuat profesionalisme advokat dan berkontribusi nyata dalam penegakan hukum di Indonesia," ujar Tohom, Senin (10/2/2025).
Lebih lanjut, Tohom menyoroti pentingnya kongres ini sebagai momentum bagi para advokat untuk memperkuat perannya dalam sistem hukum nasional.
"Hadirnya para pejabat tinggi negara dalam kongres ini menunjukkan betapa strategisnya peran advokat dalam menjaga keseimbangan hukum di negeri ini. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan untuk menegakkan keadilan," tambahnya.
Baca Juga:
Wakil Ketua DPR Dorong KAI Berperan Aktif Dalam Pembangunan
Dalam pandangannya, Tohom menekankan bahwa advokat harus selalu berada di garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks di era digital.
"Kami di BPPH Pemuda Pancasila siap bersinergi dengan KAI dalam berbagai program edukasi hukum dan advokasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sinergi antara organisasi advokat dan lembaga hukum lainnya sangat diperlukan untuk memperkuat sistem hukum yang transparan dan berkeadilan," tegasnya.
