WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai program bedah rumah di Provinsi Jawa Barat.
Program ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga:
TNI AU dan Kementerian PKP Bahas Rusun Prajurit, Fokus di Lampung
Peluncuran program tersebut berlangsung pada Senin (13/4/2026) dan dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperbaiki kondisi rumah masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Baca Juga:
Pascakebakaran di NTB, Pemerintah Siapkan Permukiman Baru Berstandar Tipe 36
“Tahun lalu kuota BSPS di Jawa Barat sebanyak 6.374 unit, tahun ini kita tingkatkan secara signifikan menjadi 40.000 unit agar penanganan rumah tidak layak huni bisa lebih cepat,” ujar Menteri Ara.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan kuota ini difokuskan pada wilayah-wilayah dengan kebutuhan tinggi, termasuk Kabupaten Bandung yang mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah penerima bantuan.
“Khusus Kabupaten Bandung, tahun lalu hanya 35 unit, tahun ini kita tingkatkan menjadi 1.200 rumah. Ini bentuk keberpihakan kita agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, pelaksanaan program BSPS juga diarahkan selaras dengan arahan Presiden untuk memperkuat ekonomi lokal.
Salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan bahan bangunan produksi dalam negeri, termasuk dari pelaku usaha lokal di Jawa Barat.
“Untuk 40.000 unit BSPS di Jawa Barat, kita akan menggunakan produksi genteng lokal dari para pengusaha di Jawa Barat. Jadi tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran, kegiatan peluncuran ini juga diisi dengan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang digelar di Kecamatan Ketapang.
Simulasi ini menjadi contoh mekanisme pemilihan penyedia bahan bangunan secara terbuka dan akuntabel.
Simulasi tersebut menggunakan total anggaran sebesar Rp175 juta untuk pembangunan 10 unit rumah penerima bantuan, atau sekitar Rp17,5 juta per unit untuk kebutuhan material.
Dari proses tersebut, berhasil dicapai efisiensi anggaran sebesar 6,83 persen atau senilai Rp11.950.000 yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat sebagai tambahan manfaat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat melalui program BSPS yang dinilai sangat relevan dengan kondisi di lapangan.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP atas peluncuran program BSPS ini. Masih banyak rumah tidak layak huni di Jawa Barat, dan program ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program BSPS ini sangat nyata dampaknya. Kami di DPR RI akan terus mengawal dan memastikan program ini berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program, mulai dari proses pendataan hingga pendampingan masyarakat penerima bantuan agar program berjalan tepat sasaran.
Program BSPS sendiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
Melalui peluncuran ini, Kementerian PKP berharap percepatan penanganan RTLH di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama bagi pelaku usaha lokal di sektor bahan bangunan.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat program perumahan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan inklusif.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
