WahanaNews.co | Sistem elektronik yang dimiliki lembaga pemerintahan saat ini kalah bagus dengan yang sistem yang dimiliki oleh pihak swasta. Hal itu diakui Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.
Hal itu diungkap terkait kerap terjadinya kebocoran data yang di pemerintahan. Sehingga, menurutnya sistem keamanan dan informasi layanan teknologi informasi pemerintah masih harus dibenahi.
Baca Juga:
Usai Serukan Boikot Produk Israel Situs Website MUI Tangsel Diretas
"Boleh saya katakan dari sisi keamanan informasi kami bisa menilai, karena kita bulat menilai, masih lebih bagus punya swasta. Banyak di sistem elektronik pemerintahan ini masih harus dibenahi," kata Hinsa secara virtual pada pembukaan Digital Leadership Academy Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (13/9).
Dengan begitu Hinsa mengajak seluruh elemen untuk bekerja lebih serius membangun sistem, agar tidak terjadi kebocoran data.
Dengan banyaknya kebocoran data di beberapa kementerian atau lembaga milik pemerintah, Hinsa menyebut bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses membangun sistem.
Baca Juga:
Geger Serangan Bjorka, Kemenkeu Siap Tambah Anggaran BSSN
"Jadi kalau sibuk bocor data sini bocor data itu ya memang saya katakan sedang dalam proses membangun," tuturnya.
Sebelumnya pada Agustus lalu sebanyak 1,3 juta data sensitif pengguna aplikasi eHAC yang dihimpun Kementerian Kesehatan dilaporkan bocor oleh peneliti siber vpn Mentor.
Data yang bocor itu meliputi ID pengguna yang berisi nomor kartu tanda penduduk (KTP), paspor serta data dan hasil tes Covid-19, alamat, nomor telepon dan nomor peserta rumah sakit, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan dan foto.
Selain kebocoran data sensitif pengguna, para peneliti menemukan semua infrastruktur di sekitar eHAC terekspos, termasuk informasi pribadi tentang sejumlah rumah sakit di Indonesia, serta pejabat pemerintah yang menggunakan aplikasi tersebut.
Selain itu peneliti juga menemukan data 226 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia, yang lengkap dengan nama orang yang bertanggung jawab menguji setiap pelancong, dokter yang menjalankan tes, informasi tentang berapa banyak tes yang dilakukan setiap hari, dan data tentang jenis pelancong.
Tak lama berselang kabar kebocoran data, sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan Indonesia, termasuk BIN dikabarkan diretas oleh hacker asal China, Mustang Panda Group. Peneliti Insikt Group pertama kali menemukan upaya peretasan tersebut pada April 2021.
Peneliti Insikt Group menyatakan telah memberi tahu peretasan itu ke Indonesia pada Juni 2021, dan dilakukan lagi pada Juli 2021. Namun, pemerintah Indonesia disebut tidak merespons laporan itu.
BIN juga disebut menjadi salah satu target paling sensitif dari aksi peretasan itu. Mereka juga tidak merespons laporan The Record pada Juli dan Agustus 2021. [qnt]
