WahanaNews.co | Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengungkapkan reshuffle menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan evaluasi kinerja para pembantunya, bukan karena alasan yang sifatnya politik.
"Presiden itu selalu mengevaluasi semua kinerja aparat, bukan hanya menteri. Kami saja di KSP dievaluasi," jelas Ade dalam diskusi virtual bertajuk 2023 Tahun Turbulensi Politik yang disiarkan MNC Trijaya, Sabtu (7/1).
Baca Juga:
Soal Capim KPK Berlatar Penegak Hukum, KSP: Jangan Over Sensitif
Menurutnya, reshuffle yang akan dilakukan adalah hak prerogatif presiden. Namun, dalam pelaksanaannya rombak ulang kabinet tersebut akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja tersebut.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Siapa-siapa menterinya, yang masih 'lambat' menjalankan program yang telah ditentukan oleh Presiden," tuturnya.
Ade mengatakan masa pandemi covid-19 sudah banyak menghambat program kerja pemerintah. Karena itu, saat ini adalah waktunya untuk bergerak lebih cepat.
Baca Juga:
KSP Kawal Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Rico Pasaribu
"Karena sisa waktu legislasi ini nggak sampai 2 tahun lagi. Kita kemarin terhambat program kerja pemerintah oleh masa covid yang hampir 2,5 tahun. Sekarang covid sudah dicabut masa PPKM-nya, jadi semua harus bisa bergerak lebih cepat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pernyataan serupa. Ia mengatakan kocok ulang kabinet atau reshuffle akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik.
"Nanti kalau presiden melihat ada bahwa ini kurang baik, ini kurang baik pasti di-reshuffle. Apakah itu nanti presiden punya pandangan seperti itu, kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf di Masjid At-Taqwa Matraman, Jakarta Timur dalam video yang diterbitkan Setwapres, Jumat (6/1).
