WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Tim ini akan bekerja dengan pola yang mirip seperti Satuan Tugas (Satgas) pengendalian inflasi yang sebelumnya dibentuk dan dijalankan di berbagai daerah.
Baca Juga:
Hercules Akui Salah ke Sutiyoso, Tapi Balas Serang Gatot Nurmantyo
Arahan ini disampaikan Tito dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan bahwa pembentukan tim percepatan ekonomi ini bersifat mendesak, mengingat pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di tengah dinamika global dan tantangan perekonomian domestik yang kompleks.
"Nanti rekan-rekan kepala daerah, tolong dibuat tim, semacam SatGas atau tim apapun juga. Nanti mungkin saya akan buat surat edaran kepada daerah, untuk buat tim penanganan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing," ujar Tito di hadapan peserta rapat yang terdiri dari para kepala daerah, pejabat kementerian, serta instansi terkait.
Baca Juga:
Mendagri Siapkan Sejumlah Skenario Retret Kepala Daerah Gelombang II, Tito: Nanti Kita Sampaikan
Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan segera menerbitkan surat edaran resmi sebagai landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengoperasikan tim tersebut.
Tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah untuk merancang kebijakan dan strategi yang terfokus pada penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses ini.
Ia meminta pemerintah daerah tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), asosiasi pengusaha lokal, serta tokoh ekonomi di daerah.
Menurutnya, keterlibatan langsung dari sektor swasta akan memberikan kontribusi positif terhadap penyusunan langkah-langkah yang lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan begitu, strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar implementatif dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah.
Sebagai upaya untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program ini, Tito menyebut bahwa data pertumbuhan ekonomi di setiap daerah akan dipantau secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemantauan ini akan dilakukan setiap bulan sehingga perkembangan kinerja tim percepatan ekonomi dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan.
Dengan adanya evaluasi rutin, kepala daerah diharapkan dapat menyesuaikan strategi yang digunakan berdasarkan data dan hasil analisis terbaru, serta meningkatkan kapasitas tim bila diperlukan.
Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
