WAHANANEWS.CO, Jakarta - Lonjakan ribuan titik panas dalam waktu kurang dari sebulan menjadi sinyal bahaya serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menghantui Indonesia.
Dicatat oleh WALHI, sepanjang hampir empat pekan Maret 2026 ditemukan sebanyak 11.189 titik panas dengan tingkat kepercayaan beragam di berbagai wilayah Indonesia, Selasa (31/03/2026).
Baca Juga:
Godzilla El Nino Intai Indonesia, BRIN Peringatkan Kemarau Ekstrem 2026
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.351 titik panas terdeteksi berada di dalam dan sekitar area konsesi milik 15 perusahaan yang tersebar di Kalimantan, Riau, Jambi, Sulawesi, hingga Maluku.
Rinciannya, sebanyak 699 titik panas berada di area lima perusahaan sawit, 367 titik di area lima perusahaan tambang, serta 285 titik di area lima perusahaan dengan izin PBPH.
“Ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” kata Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian.
Baca Juga:
Api Masih Membara di Parigi Moutong, Binjai dan Demak Dilanda Dampak Cuaca Ekstrem
Ditekankan bahwa kemunculan titik panas yang berulang di sejumlah konsesi menjadi indikator lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman karhutla tahun ini berpotensi semakin besar akibat fenomena iklim El Nino ekstrem yang dikenal sebagai “Godzilla”.
“Kombinasi kedua fenomena diperkirakan akan memicu cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama, bahkan hingga Oktober 2026,” ucap Uli.
Fenomena tersebut diproyeksikan terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD) sebagaimana analisis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurut Uli, kondisi ini akan memperparah risiko kebakaran apabila tidak diimbangi dengan kesiapan penanganan yang memadai, termasuk dari sisi anggaran.
Disebutkan bahwa Dana Siap Pakai penanganan bencana tahun 2026 hanya sebesar Rp4,63 triliun, sementara pagu anggaran BNPB berada di angka Rp491 miliar.
Padahal, biaya penanganan karhutla sebelumnya tercatat mencapai Rp3 triliun pada 2019 dan Rp1,3 triliun pada 2020 hanya untuk operasi seperti modifikasi cuaca.
Situasi ini dinilai berpotensi mengulang dampak buruk karhutla 2015 yang meluas akibat keterbatasan anggaran penanganan saat itu.
“Artinya, dalam konteks kemanusiaan, anggaran berpengaruh cukup besar dalam penanganan, tetapi tidak menjawab akar persoalan. Di sini lah tuntutan untuk menagih pertanggungjawaban korporasi, penegakan hukum dan perbaikan tata kelola menemukan titik kemendesakkannya,” ujar Uli.
Episentrum Titik Panas di Riau
Ditemukan oleh WALHI, Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi, terutama di kawasan pesisir timur dan pulau-pulau kecil yang didominasi lahan gambut.
Dijelaskan oleh Direktur Eksekutif WALHI Riau Eko Yunanda, hasil analisis satelit Aqua dan Terra menunjukkan 271 titik panas dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen di delapan kabupaten/kota selama periode Rabu (01/01/2026) hingga Rabu (25/03/2026).
Sebagian besar titik panas tersebut berada di kawasan gambut yang rentan terbakar akibat degradasi ekosistem.
Menurut Eko, kondisi ini mencerminkan kegagalan implementasi kebijakan daerah, lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi, serta belum optimalnya upaya restorasi gambut.
“Data kami menunjukkan adanya indikasi 100 hotspot yang tersebar di 10 perusahaan perkebunan sawit dan kayu. Lebih parahnya titik api juga ditemukan di areal izin korporasi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat, Bengkalis, dan Mendol,” ujar Eko.
Ia menilai pemerintah masih terlalu fokus pada upaya pemadaman dibandingkan pembenahan akar persoalan karhutla.
Kondisi ini dinilai cukup menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi hingga mencabut izin perusahaan yang wilayahnya berulang kali terbakar.
Karhutla di Kalimantan Barat
Dibuka awal tahun 2026 dengan kebakaran hutan besar di Kalimantan Barat yang berdampak langsung pada penurunan kualitas udara dan korban jiwa di Desa Galang Mempawah.
Berdasarkan analisis WALHI Kalimantan Barat, terdapat 679 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sedang di dalam dan sekitar area konsesi sepanjang Januari hingga Maret 2026.
Menurut Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini, kondisi ini mencerminkan kerusakan tata kelola lahan akibat praktik eksploitasi yang berlangsung lama.
“Sebaran titik panas di konsesi sawit dan hutan tanaman industri menunjukkan betapa buruknya tata kelola lahan perusahaan, karena perusahaan sengaja membuka ekosistem gambut dengan membuat kanal-kanal drainase yang membuat gambut rusak dan kehilangan fungsi,” kata Sri.
Ditekankan bahwa hasil analisis overlay menunjukkan titik panas tidak muncul secara acak, melainkan terkonsentrasi di area konsesi perusahaan.
Menurutnya, fenomena El Nino hanya menjadi pemicu, sementara penyebab utama karhutla adalah kondisi lahan yang telah rusak dan kering akibat aktivitas korporasi.
Ia pun mendesak pemerintah untuk tidak lagi menjadikan faktor cuaca sebagai alasan utama dalam menjelaskan kebakaran hutan dan lahan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
