WAHANANEWS.CO, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) agar menjaga tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Pengelolaan anggaran tersebut dinilai harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat karena seluruh pembiayaannya berasal dari dana publik, khususnya penerimaan pajak.
Baca Juga:
Banggar DPR RI Setujui Postur Makro Fiskal yang Jadi Acuan RAPBN 2024
Anggota Banggar DPR RI Kamrussamad menegaskan bahwa pagu indikatif yang telah disepakati diperuntukkan bagi fungsi koordinasi dan pengawalan berbagai program prioritas nasional yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga teknis.
Oleh karena itu, setiap program harus dipastikan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program, Kamrussamad mendorong seluruh kementerian koordinator menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan terukur.
Baca Juga:
Ketua Banggar DPR: 2030 PLN Akan Kelebihan Pasokan Listrik 41 GW
Menurutnya, indikator tersebut menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan program sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
"Kita berharap bahwa penggunaan APBN bisa sesuai dengan nomenklatur yang sudah ditargetkan, karena itu DPR selalu (meminta) setiap kementerian dan lembaga menyiapkan KPI, Key Performance Indicator, IKU, Indikator Kinerja Utama, setiap program yang dicanangkan," ujar Kamrussamad dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (23/06/2026).
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Menurutnya, seluruh anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung.
"APBN ini adalah dana pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia dan harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan nasional. Supaya tepat sasaran, maka kita harus awasi, kita harus kawal, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi,” tandasnya.
Sementara itu, komitmen pengawasan yang disampaikan DPR mendapat respons positif dari pihak pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan kesiapannya untuk mengawal pelaksanaan program secara aktif di lapangan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.
AHY menegaskan bahwa kementeriannya tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi dari balik meja, tetapi juga akan memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai target melalui kunjungan langsung ke daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran riil mengenai pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
"Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi," kata AHY.
Lebih lanjut, AHY berkomitmen mengoptimalkan anggaran sebesar Rp276 miliar yang dialokasikan bagi kementeriannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar.
Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif guna meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan publik, serta membantu mengurangi beban hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang lebih baik dan merata di berbagai daerah.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
