Tak hanya
itu, Angelo juga mengkritik kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan konsep
KSPN Labuan Bajo yang tidak melihat secara komprehensif NTT secara lebih luas,
terkait dengan arus distribusi barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan pasar
yang besar di kawasan tersebut saat ini dan masa datang.
"Coba
dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan pangan, misalnya, di Labuan Bajo yang
diambil dari wilayah NTT? Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang
mendapat keuntungan besar dari 'multiplier effect'-nya Labuan Bajo, itu daerah
lain, itu yang tidak boleh," katanya.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan ke 7 Posko Erupsi Gunung Lewotobi
Angelo
mengingatkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus duduk bersama
membahas persoalan tersebut, karena harus ada unsur memaksa dari pemerintah
kepada investor.
"Siapa pun
yang hendak berinvestasi di Labuan Bajo agar harus membina dan memberdayakan
masyarakat lokal NTT dan menjadikan mereka sebagai "supplier" kebutuhan
pangan," tegas Angelo.
Pembangunan
wisata super premium TNK ditargetkan rampung pada akhir 2020 dan 202. Sebab,
Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah agenda internasional G-20 dan ASEAN Summit
2023. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
