WahanaNews.co | Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendesak dilakukan evaluasi atas rencana pengerahan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga Mahkamah Agung (MA).
Ia mempertanyakan hakikat ancaman dan gangguan seperti apa sehingga MA membutuhkan pengamanan dari TNI.
Baca Juga:
Kapuspen Sebut TNI Siap Bantu Media Tempo Cari Pelaku Teror
"Terkait adanya pengamanan oleh TNI di Mahkamah Agung (MA) saya menilai hal tersebut perlu dievaluasi kembali," kata Christina lewat pesan singkat, Jumat (11/11).
Ia mengingatkan, tugas pokok TNI telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dilakukan dalam bentuk operasi militer perang dan operasi militer selain perang (OMSP).
Mengacu pada kerangka OMSP, menurutnya, TNI dapat memberikan bantuan, salah satunya menyangkut pengamanan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
Baca Juga:
Wali Kota Padang Sambut Kedatangan Pangkogabwilhan I Letjen Kunto Arief Wibowo
Obyek vital strategis sendiri, kata Christina, menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan dengan keputusan pemerintah.
"Jadi ada produk hukum yang menyatakannya sebagai obyek vital strategis," ucapnya.
Ia juga menyampaikan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang mengatur penyelenggaraan pengamanan oleh pengelola obyek yang dalam hal ini dapat meminta bantuan Polri.
Menurutnya, Keppres Pengamanan Obyek Vital Nasional Juga telah mengatur penyerahan pengamanan obyek vital nasional yang selama ini dilakukan TN ke pengelola obyek paling lama Februari 2005.
"Dengan pengecualian istana dan kediaman resmi presiden dan wapres tetap pengamanannya oleh TNI," imbuhnya.
"Jadi tentu saja hal ini kami nilai berlebihan utamanya ketika dikaitkan dengan tupoksi TNI," ucap politikus Partai Golkar itu.
Sementara itu, Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengklaim pengamanan MA oleh militer/TNI tak bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat.
Ia mengatakan peningkatan pengamanan ditingkatkan agar kerja para hakim agung nyaman. Selama ini, menurutnya pengamanan harian dilakukan oleh satpam.
"Memang beberapa waktu lalu MA mengadakan evaluasi tentang pengamanan yang selama ini dilaksanakan oleh pengamanan internal MA dengan dibantu oleh seorang kepala pengamanan dari TNI/Millter, karena menurut pengamatan belum memadai sehingga perlu ditingkatkan," kata Andi Samsan Nganro, Rabu (9/11).[zbr]
