WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, mengingatkan pemerintah agar segera mempercepat pemerataan infrastruktur kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan implementasi program elektrifikasi nasional berjalan efektif dan merata, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga:
Kunjungi Dapur MBG di Lawang Kidul, Anggota Komisi XI DPR Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Optimal
Politikus dari Partai NasDem itu menyoroti masih adanya desa-desa di pelosok Tanah Air yang belum menikmati akses listrik.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada belum meratanya jaringan transmisi listrik yang menjangkau wilayah terpencil, sehingga menghambat distribusi energi secara menyeluruh.
"Banyak kendala di pelosok desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Ini kemungkinan karena transmisi yang belum sampai ke wilayah tersebut," kata Irsan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026.
Baca Juga:
PRIMA Nilai Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Abaikan Putusan MK
Ia menegaskan bahwa pemerataan listrik bukan sekadar soal ketersediaan daya, melainkan juga kesiapan infrastruktur jaringan.
Oleh karena itu, ia mendorong PT PLN (Persero) untuk menyusun perencanaan transmisi yang lebih matang, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan wilayah.
"Jangan lagi nantinya listrik kita surplus, tetapi masih ada masyarakat pedesaan yang belum mendapatkan listrik. Tidak boleh lagi ada kesenjangan wilayah, tujuannya satu, agar seluruh masyarakat mendapatkan manfaatnya," ucap Irsan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat program bantuan listrik desa melalui skema Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu agar memperoleh sambungan listrik secara gratis atau bersubsidi.
Menurut Bahlil, pemerataan akses listrik merupakan amanat konstitusi sekaligus bentuk nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia bahkan menyatakan akan menganggap dirinya gagal apabila masih ada desa dan kelurahan yang belum teraliri listrik, meskipun indikator sektor energi lainnya tercapai.
“Sekalipun katakanlah lifting tercapai. Tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di kelurahan-kelurahan itu belum dapat listrik saya menganggap saya menteri yang gagal,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, di Komplek Parlemen, Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil mengaku mendapatkan dorongan kuat dari para anggota dewan untuk menuntaskan rasio elektrifikasi nasional hingga mencapai 100 persen.
Ia menilai dukungan legislatif menjadi energi tambahan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama di wilayah terpencil.
Pemerintah saat ini menjalankan program pemasangan sambungan listrik baru dengan target ratusan ribu rumah tangga secara nasional.
Namun, dalam forum tersebut, target yang semula ditetapkan kemudian diminta untuk ditingkatkan menjadi 500 ribu sambungan baru.
“Naikkan menjadi 500 ribu, karena ini atas permintaan dari para teman-teman Komisi XII. Nanti kita minta teman-teman Komisi XII juga untuk membantu kami agar program-program itu mencapai sasaran,” ucapnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan DPR, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan akses listrik antarwilayah, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat energi listrik sebagai penopang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
