WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Sadarestuwati mengatakan, temuan pengurangan takaran Minyakita baru-baru ini telah menambah daftar panjang ironi yang berkelanjutan atas penderitaan rakyat.
Sebab, belum surut isu blending dan oplosan BBM Pertamina, Bulog yang lambat membeli gabah petani, dan lambatnya pemerintah menahan laju harga pangan, kini masyarakat dihantam lagi oleh pengurangan takaran Minyakita.
Baca Juga:
DPR Puji dan Apresiasi Cara Kerja Mentan Amran Sulaiman
“Sungguh ironis negara kita ini, membuat kebijakan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat, tapi ujungnya justru membuat rakyat semakin susah dan menderita. Maka kasus-kasus di atas harus segera ditangani dan dituntaskan secara serius tanpa pandang bulu," ujarnya dikutip dari rmol.id, Senin (10/3/2025).
"Sudah waktunya pemerintah kita bekerja dengan jujur dan benar, karena itu yang bisa menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara,” sambungnya.
Sadarestuwati juga menekankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Polri, hingga Inspektorat Kementerian, untuk turun tangan mengusut praktik culas yang mengurangi takaran minyak goreng Minyakita di masyarakat.
Baca Juga:
Bahas Soal Mudik Lebaran, Komisi IV DPR RI Soroti Ketahanan Energi
“Jangan main-main. Apalagi main mata dan main saweran. Itu duit subsidi, asalnya dari duit pajak, itu duit rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Sadarestuwati meminta pemerintah untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pengurangan takaran Minyakita kemasan 1 liter tersebut.
Penghitungan itu dianggap mendesak sebab berkaitan erat dengan proses hukum yang harus dijalani sejumlah produsen nakal yang mengurangi volume minyak goreng tersebut.
