WahanaNews.co | Indonesia
berada di urutan ke 3 produksi kakao dunia, dan nilai produksi kakao
berdasarkan angka tetap 2019 BPS-RI sebesar 734.796 ton. numun sekarang
Indonesia turun dari peringkat 3 menjadi peringkat 6 negara penghasil kakao
terbanyak di dunia, karena memang produksi turun dan lahannya berkurang.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong
pemerintah agar memberikan perhatian khusus terhadap komoditas kakao agar dapat
kembali seperti masa kejayaannya di Indonesia.
Baca Juga:
Harga Kakao Non Fermentasi di Sultra Naik Rp125.000 per Kilogram
"Lima provinsi terbesar penghasil kakao di Indonesia
ada di Sulawesi. Jadi kita berharap kalau di pulau Sumatera, ada karet dan
sawitnya, di Sulawesi harusnya ada trademark-nya,
yakni kakao. Jadi produk unggulan tiap daerah yang dikelola oleh
masyarakatnya dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing
daerah," tutur Akmal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Rabu (23/6/2021).
Legisator dapil Sulawesi Selatan II ini menegaskan, saat ini
petani kakao banyak dari kalangan masyarakat kecil. Mereka adalah
pekebun-pekebun kecil. Jadi selayaknya, pemerintah dapat turun tangan dengan
berbagai kekuasaannya dalam membantu masyarakat melalui kebijakan anggaran dan
program.
Untuk itu Akmal sangat berharap, pemerintah melalui
Direktorat Jenderal Perkebunan dapat merealisasi program untuk menunjang
peningkatan produksi.
Baca Juga:
Kabupaten Bulungan dan Kementerian Pertanian Hilirisasi Kakao Jadi Cokelat di Tanjung Palas
Politisi kelahiran Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ini
meyakinkan kepada pemerintah bahwasektor pertanian menyumbang cukup besar
bagi lapangan kerja bagi ekspor dan lain-lain.
Meski ia menyayangkan anggaran Kementerian Pertanian yang
turun menjadi Rp14 triliun, tapi khusus untuk komoditas kakao masih ada harapan
dengan ekspansi sektor pertanian baik melalui fokus kegiatan,
melalui Anggaran Biaya Tambahan sehingga sektor pertanian terutama kakao di
sulsel betul-betul bisa berjalan yang baik.
"Saya meminta agar ada realisasi kegiatan pemerintah
untuk meningkatkannilai tambah dan daya saing untuk komoditas perkebunan
khususnya juga pada komoditas seperti kegiatan peremajaan dan intensifikasi.
Peningkatan produksi dapat di lakukan dengan bantuan berupa pupuk, sarana
pemeliharaan maupun alat mesin pertanian. Bahkan pendampingan SDM untuk semakin
meningkatkan kemampuan pengetahuan dan praktek sehingga petani-petani mengikuti
perkembangan teknologi dan informasi terbaru di bidang cocok tanam dan
pemasaran juga sangat diharapkan," urai Akmal.
