WAHANANEWS.CO, Jakarta - Rentetan kecelakaan yang terjadi pada sektor transportasi udara, darat, hingga laut dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI.
Kondisi tersebut mendorong parlemen mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Transportasi Nasional guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi di Indonesia.
Baca Juga:
Tim Komisi V DPR RI Kunker ke Maluku Tinjau Sejumlah Infrastruktur yang Rusak
Langkah pembentukan Panja dinilai penting agar evaluasi terhadap berbagai insiden transportasi tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai meningkatnya angka kecelakaan transportasi menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu segera dibenahi.
Menurutnya, berbagai insiden tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri karena terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan.
Baca Juga:
Tahun 2023, Pagu Anggaran Kementerian PUPR Sebesar Rp125,2 Triliun Disetujui Komisi V DPR RI
“Ini sudah menjadi fakta bahwa terjadi hal-hal yang di luar prediksi, dan ada beberapa faktor yang saling kait-mengait. Karena itu, kami mempertimbangkan apakah perlu dibentuk Panja khusus agar pembahasannya lebih mendalam,” ujar Saadiah saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, apabila Panja resmi dibentuk, Komisi V DPR RI akan memanggil dan mengundang sejumlah mitra kerja strategis untuk memberikan penjelasan terkait kondisi keselamatan transportasi nasional.
Mitra tersebut mencakup Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, hingga kementerian dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pengawasan transportasi.
Menurut Saadiah, evaluasi lintas sektor menjadi langkah penting agar akar persoalan dapat diidentifikasi secara menyeluruh.
Ia menilai upaya perbaikan tidak hanya menyentuh aspek teknis di lapangan, tetapi juga harus mencakup tata kelola kelembagaan, koordinasi antarinstansi, kesiapan sumber daya manusia, hingga efektivitas sistem mitigasi risiko yang selama ini diterapkan.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa keselamatan transportasi merupakan isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Oleh karena itu, setiap insiden kecelakaan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem transportasi nasional secara menyeluruh.
“Ini harus menjadi perhatian serius Komisi V. Kita ingin memastikan bahwa semua moda transportasi, baik udara, darat, maupun laut, benar-benar aman bagi masyarakat,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.
Selain mempertimbangkan pembentukan Panja, Komisi V DPR RI juga berencana menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama sejumlah mitra kerja terkait.
Agenda tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi atas berbagai kecelakaan transportasi yang terjadi belakangan ini serta mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah.
Tak hanya itu, DPR juga membuka peluang untuk melakukan investigasi lapangan apabila dibutuhkan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh terkait kondisi di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat segera diimplementasikan demi meningkatkan standar keselamatan transportasi nasional.
Saadiah berharap evaluasi menyeluruh yang dilakukan nantinya tidak hanya menghasilkan perbaikan regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi di Indonesia.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan transportasi nasional semakin aman, andal, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
