Drama Proyek Enam Tol Dalam Kota Jakarta

Redaksi - Nasional

Selasa, 24 Agustus 2021 - 11:14 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi membuka Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta Kelapa Gading - Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer, Senin (23/8/2021).

Jalan tol tersebut merupakan bagian dari pembangunan enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta dan sekaligus menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Baca Juga:

Menteri PU Tinjau Kampung Seni Kujon Borobudur, Pastikan Kebermanfaatan Infrastruktur

"Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Jokowi, dalam acara peresmian yang disiarkan melalui video YouTube Sekretariat Presiden.

Jalan Tol Dalam Kota ruas Kelapa Gading - Pulo Gebang ini merupakan Seksi A dari pembangunan Tahap I yang membentang 31,2 kilometer.

Total nilai investasi pembangunan jalan tol tersebut mencapai Rp 20,73 triliun dengan kontraktor pelaksana PT Jaya Kontruksi Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau KSO.

Baca Juga:

Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Temanggung, Menteri Dody Tekankan Kelengkapan Readiness Criteria

Konstruksi PSN ini dikerjakan secara bertahap.

Selain ruas Kelapa Gading - Pulo Gebang, terdapat pula Seksi B ruas Semanan - Grogol sepanjang 9,5 kilometer dan Seksi C ruas Grogol - Kelapa Gading sepanjang 12,3 kilometer yang akan dibangun pada awal 2022.

Kedua proyek Tahap I ini ditargetkan selesai konstruksinya awal tahun 2025.

Adapun daftar Enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yaitu Kampung Melayu - Kemayoran sepanjang 9,6 kilometer, Semanan - Sunter lewat Rawabuaya Duri Pulo 22,8 kilometer, dan Kampung Melayu - Duri Pulo lewat Tomang 11,4 kilometer.

Kemudian Sunter - Pulo Gebang lewat Kelapa Gading 10,8 kilometer, Ulujami - Tanah Abang 8,3 kilometer, dan Pasar Minggu - Casablanca 9,5 kilometer.

Dengan demikian, total panjang keseluruhan Enam Jalan Tol tersebut adalah 69,77 kilometer.

Kemudian, total anggaran yang dikeluarkan untuk proyek itu mencapai Rp 42 triliun dengan menggunakan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kontroversial

Gagasan proyek Enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta dicetuskan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke), sekitar tahun 2009.

Gagasan ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pengamat tata kota, hingga Calon Gubernur.

Alasan mereka, keberadaan proyek jalan bebas hambatan berbayar ini dikhawatirkan hanya akan membebani dan menambah kemacetan di Jakarta.

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, termasuk pihak yang pernah menolak pembangunan proyek ini.

Jokowi mengungkapkan penolakannya pada masa awal terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakilnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), pada tahun 2012, menggantikan Gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo.

Sebagai Gubernur, dirinya hanya fokus memprioritaskan pembangunan transportasi massal di Ibu Kota.

"Saya pro pada transportasi massal, bukan tol dalam kota," kata Jokowi, Senin (5/11/2012).

Penolakan senada juga dilontarkan Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat kampanye pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016.

Lewat akun Twitter resminya, Anies mengatakan, pembangunan enam Jalan Tol Dalam Kota tersebut hanya akan membuat macet Jakarta.

Penolahan proyek itu bahkan menjadi salah satu dari 13 langkah yang akan dilakukan Anies dalam mengatasi kemacetan ibu kota ketika dirinya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Mempercepat pembangunan tol lingkar luar dan tidak membangun 6 ruas tol dalam kota yang akan menambah macet di Jakarta. #TransportasiB3rsama," kata Anies melalui cuitannya di Twitter, Kamis (24/11/2016).

Waktu pun membuktikan sebaliknya.

Keduanya turut hadir dalam peresmian Jalan Tol Seksi A Ruas Kelapa Gading - Pulo Gebang, Senin (23/8/2021) pagi.

Dinilai Tak Ada Manfaat

Pengamat perkotaan sekaligus Direktur RUJAK Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, juga mengkritisi pembangunan proyek tesebut.

Kata dia, Enam Jalan Tol Dalam Kota tidak memberi manfaat bagi warga Jakarta.

"Dalam perspektif perkotaan saya tidak melihat sedikit pun manfaat dari pembangunan infrastruktur enam ruas jalan tol ini," kata Elisa kepada wartawan, Kamis (21/8/2014).

Pasalnya, semua pintu masuk (entrance) tol itu berada di kota-kota penyengga Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok, yang justru semakin mempermudah mobilisasi kendaraan pribadi menuju dalam kota Jakarta.

Itu artinya, beban yang harus ditanggung Jakarta akan lebih berat.

Ibu kota akan semakin padat dengan kendaraan dari kawasan pinggiran.

"Meskipun dalam desainnya terdapat jalur khusus untuk transportasi massal, namun itu bukan jaminan bahwa kemacetan yang selama ini dialami Jakarta akan terurai secara otomatis," ujar Elisa.

Selain itu, Enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta akan menstimulasi terjadinya perubahan tata ruang secara struktural.

Hal ini ditandai dengan jalur-jalur yang dilintasi merupakan jalur eksisting yang saat ini digunakan sebagai rel kereta api dan juga daerah aliran sungai.

"Jalan tol ini kan setinggi tiga ruko alias 10 meter, jelas akan mengubah tata ruang. Jalur hijau bakal dipangkas, contohnya yang berada di titik Manggala dan persimpangan Palmerah, Jakarta Pusat," tegas Elisa.

Keputusan Berbalik

Namun, kegelisahan dan penolakan Elisa tak bersambut.

Genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tepatnya Januari 2013, Jokowi mengubah sikap.

Dia berbalik menyetujui proyek tersebut dengan sejumlah catatan.

Salah satunya, Jokowi ingin jalan tol itu dapat dilalui oleh angkutan umum dan bus Transjakarta.

Menurut dia, mengatasi kemacetan tidak mungkin hanya dengan satu cara.

Tetap ada kebutuhan untuk menambah panjang jalan di Jakarta.

"Ada dua kekurangan besar yang jelas sekali terlihat, yaitu kekurangan jalan dan kekurangan transportasi umum. Setelah mendapat penjelasan tadi, jalan tol bisa mengurai macet di sana dan di sini, ada juga jaringan radialnya, saya menangkap (jalan tol) bisa ikut berkontribusi mengurangi macet," kata Jokowi, Rabu (9/1/2013).

Jokowi didukung sahabatnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Ahok menegaskan, pembangunan Enam Jalan Tol Dalam Kota harus tetap dilanjutnya.

Bahkan, dia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.

"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, Selasa (19/8/2014).

Ahok lalu menganalogikan pembangunan tol ini dengan sebuah rumah satu lantai di atas tanah seluas 100 meter persegi yang disesaki anggota keluarga.

Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai.

"Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak, kan? Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.

Karena itu, Ahok menegaskan, Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul.

Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.

"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," cetus Ahok.

Jadi Proyek Strategis Nasional

Dukungan Jokowi terhadap proyek Enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta terus berlanjut, setelah terpilih sebagai Presiden.

Wewenang pun dia ambil alih, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi bahkan menetapkan Enam Tol Dalam Kota jakarta itu sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2016.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Perpres tersebut pada akhirnya mengalami dua kali perubahan.

Perubahan pertama melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 dan perubahan kedua melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018.

Presiden Jokowi meyakini, Enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta dapat meningkatkan kecepatan distribusi logistik dan daya saing ekonomi.

Selain itu, Jokowi menilai proyek ini juga dapat memudahkan mobilitas masyarakat di ibu kota Jakarta.

"Kecepatan logistik akan semakin baik, juga utamanya mobilitas orang di Jakarta akan semakin baik, mobilitas barang antara Kota Jakarta dengan sekitarnya juga semakin baik," pungkasnya. [dhn]

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.