“Bangunan-bangunannya seperti tahun 60-an. Belum korupsinya dan pembangunannya memalukan. Belajarlah dengan negara lain seperti Amerika memanjakan Alaska dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk pendekatan yang mereka lakukan untuk tidak adanya benih-benih pemberontakan,” jelas Effendi.
Dari segi kesiapan militer pun, Effendi berpendapat, tak ada upaya ekstra pemerintah untuk membuat Papua merasa dihargai. Menurut dia, kesiapan TNI/Polri di Papua masih jauh dari yang seharusnya.
Baca Juga:
Kejutan di Pilgub Jakarta 2024, Politikus PDIP Effendi Simbolon Dukung All Out Ridwan Kamil
Oleh sebab itu, Effendi menekankan, masih sulit untuk membicarakan kesejahteraan Papua jika aturan hukum yang ada hanya UU Otsus Papua. Menurut dia, diperlukan sebuah kementerian khusus untuk urusan Papua.
“Saya pernah mengusulkan di DPR itu, agar jangan ditempatkan Papua di bawah Menkopolhukam. Harusnya dia punya kementerian sendiri, Kementerian Papua, serta dipimpin oleh orang Papua dan di bawah Presiden. Jangan di bawah Menko itu dan ini, enggak perlu ada Menko di situ,” papar dia.
“Persoalannya jelas kok di sana, ada masalah ketidakadilan, ketimpangan sosial dan sebagainya, jelas kok," tutup dia. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
