WahanaNews.co | Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon menilai Undang-Undang (UU) Otsus Papua DPR belum mampu berfungsi optimal sebagai jawaban atas kesenjangan yang terjadi di Papua.
Menurut dia, keberadaan UU Otsus Papua juga tak otomatis mengatasi berbagai gerakan Papua merdeka yang digaungkan sejumlah kelompok, termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Baca Juga:
Kejutan di Pilgub Jakarta 2024, Politikus PDIP Effendi Simbolon Dukung All Out Ridwan Kamil
“Saya khawatir UU Otsus yang baru ini tak menjadi jawaban bagi mereka dan kita akan keteteran. Akan bisa terulang seperti Timor Leste, karena terus terang di satu sisi, di sisi yang terbuka, pemerintah Indonesia secara masif juga melakukan dukungan-dukungan perjuangan terhadap berbagai bangsa atau kelompok yang ingin memperjuangkan hak kemerdekaannya,” kata Effendi dalam diskusi di Senayan, Kamis (23/9).
“Itu suatu saat bisa dijadikan suatu pukulan juga bagi kita. Ketika kita terlalu jauh ke depan proaktif memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, mereka juga ingin seperti itu diperlakukan,” imbuh dia.
Effendi mengaku tak setuju jika KKB dicap sebagai teroris. Harusnya pemerintah dapat mengambil hati KKB dengan pendekatan yang lebih strategis.
Baca Juga:
Effendi Simbolon Ketua PSBI Sedunia Berikan Dukungan Kepada JTP-DENS
“Jangan kita kemudian mudah menterminologikan, mudah menstigmakan, sama seperti kelompok yang ada di katakanlah di Poso dan di mana, yang memang aksinya dalam rangka teror,” kata Effendi.
Menurut Effendi, pemerintah pun seharusnya dapat mensejahterakan Papua dengan berbagai pendekatan, salah satunya pembangunan. Ini untuk menepis upaya berbagai pihak yang masih mencita-citakan kemerdekaan Papua.
Sayangnya, Effendi melihat upaya-upaya ini nihil dari pemerintah. Hal ini terlihat dari Papua yang masih tertinggal dari segi pembangunan dan kesejahteraan.
