WahanaNews.co, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.
Baca Juga:
Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Melalui KEM PPKF 2027, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Capai 6,5 Persen
Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu. Menurut Presiden, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucapnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat menjadi syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, menurut Presiden, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.
Baca Juga:
Prabowo Dorong Swasta Tumbuh Besar, Dinamis, dan Benar serta Berpihak pada Rakyat
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” tutur Presiden.
Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah juga terus melakukan penguatan institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara untuk menciptakan institusi yang bersih dan profesional. “Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucapnya.
Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
