WAHANANEWS.CO, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif di tengah situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.
Baca Juga:
BAKN DPR RI Uji Petik Penyaluran LPG 3 Kg di Sumbar, Dalami Temuan BPK
Menanggapi capaian tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja perekonomian nasional yang dinilai tetap mampu menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tantangan eksternal.
"Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy)," ujar Said dikutip dari situs resmi DPR RI, Jumat (7/8/2026).
Said menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada periode April hingga Juni 2026 tidak terlepas dari adanya sejumlah faktor musiman yang memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Baca Juga:
Inflasi Tahunan Kalimantan Timur Capai 3,20 Persen pada Juni 2026, BPS Laporkan Peningkatan
Salah satunya adalah masa libur sekolah pada Juli yang berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat, sehingga mendorong sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman tumbuh hingga 10,6 persen.
Selain itu, momentum penerimaan peserta didik baru, proses kenaikan kelas, hingga aktivitas penerimaan mahasiswa baru turut menopang pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang tercatat meningkat sebesar 6,97 persen.
Di sisi lain, musim kemarau ekstrem yang menyebabkan tingginya penggunaan pendingin ruangan, ditambah kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik dunia, ikut mendorong pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas hingga mencapai 10,81 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 53,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski laju pertumbuhannya sedikit melambat menjadi 5,05 persen dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen karena terdorong momentum mudik dan Lebaran, konsumsi masyarakat dinilai tetap berada pada level yang cukup kuat.
Tidak hanya itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 6,87 persen.
Sementara itu, ekspor mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,13 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,9 persen.
Meski secara umum indikator ekonomi menunjukkan tren yang menggembirakan, Said mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap perlambatan yang terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.
Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Industri pengolahan, misalnya, mengalami perlambatan dari 5,04 persen pada triwulan I-2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026.
"Pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus menjadi kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional dan cerminan sebagian besar tenaga kerja formal," tegas Said.
Perlambatan juga terjadi pada sektor pertanian. Meskipun sebelumnya sempat didukung oleh panen raya serentak di berbagai daerah, pertumbuhan sektor ini turun dari 4,97 persen menjadi 3,8 persen pada triwulan II-2026.
Padahal, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 13,57 persen terhadap PDB nasional sekaligus menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 28,75 persen tenaga kerja di Indonesia.
Said menilai perlambatan di dua sektor tersebut turut memengaruhi kondisi ketenagakerjaan nasional.
Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja formal memang meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang atau sekitar 40,7 persen pada Mei 2026.
Namun demikian, jumlah pekerja informal masih jauh lebih besar, yakni mencapai 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen dari total tenaga kerja.
Jika dibandingkan dengan akhir 2025, proporsi pekerja informal bahkan meningkat sebesar 1,6 persen.
Sebaliknya, porsi pekerja formal mengalami penurunan dengan persentase yang sama. Menurut Said, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial yang tercermin dari naiknya rasio gini nasional, yakni dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026.
Peningkatan ketimpangan paling terasa terjadi di wilayah perkotaan, di mana rasio gini naik dari 0,383 menjadi 0,387.
"Mereka yang bekerja di sektor formal relatif lebih berdaya tahan karena dukungan jaminan sosial. Sementara pekerja di sektor informal langsung berhadapan dengan tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan," ungkap Said.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Said mendorong pemerintah agar segera memperbaiki iklim usaha, khususnya di sektor industri manufaktur dan perdagangan besar.
Ia juga menilai perlu adanya perluasan akses terhadap pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.
"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja," pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
