WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sedang “berlatih di medan tempur” dan pasti menemui masalah-masalah awal, namun menurut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, justru di sanalah semangat perbaikan dan ujian komitmen pemerintah diuji.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025), saat merespons munculnya sejumlah keluhan soal distribusi dan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Baca Juga:
Mutasi Besar TNI: Ratusan Perwira Diputar, Siapa Naik Siapa Tergeser?
Dia menegaskan bahwa program besar selevel MBG mustahil berjalan tanpa kendala teknis, apalagi ini adalah program harian berskala nasional yang baru pertama kali dijalankan pemerintah di seluruh Indonesia.
“Program-program ini pasti semua ada masalahnya, benar enggak, kita bikin hajatan aja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanannya enggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari,” ujar Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu membandingkan pengelolaan MBG seperti mengatur pesta besar setiap hari, yang wajar jika masih ditemukan kekurangan di awal pelaksanaan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
Baca Juga:
Mahfud MD Ingatkan Risiko Ketidakadilan Jika Satgas BLBI Dibubarkan Mendadak
“Kalau mau nikah saja pasti pusing mau hajatan resepsi, itu seumur hidup sekali saja ada aja masalah, apalagi ini setiap hari bikin hajatan seperti ini,” katanya.
Habiburokhman mengklaim bahwa manfaat MBG sudah nyata dirasakan warga, terutama para orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka sehari-hari di tengah tekanan ekonomi.
Menurut dia, banyak warga di daerah pemilihannya di Jakarta Timur yang secara langsung menyampaikan apresiasi karena program MBG membantu meringankan beban keluarga.
“Bukan teori saya ngomong, ini dinyatakan langsung oleh emak-emak yang tiap malam saya temui, mereka bilang program MBG sangat membantu, manfaatnya luar biasa, kebutuhan pemenuhan gizi anak bisa terbantu dengan program ini,” tutur Habiburokhman.
Ia mengingatkan agar masyarakat tetap objektif ketika mengkritik kebijakan pemerintah dan tidak serta-merta menolak seluruh program hanya karena adanya kekurangan teknis yang sebenarnya bisa diperbaiki.
“Kita harus fair kritis, bahkan super kritis, yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita dukung, jangan sampai diperalat dalam satu kondisi, pokoknya semua ditentang, lah kalau bagus gimana mau menentang,” ucapnya.
Habiburokhman menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki sistem pelaksanaan MBG agar semakin tepat sasaran dan transparan tanpa mematikan program yang sudah membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut dia, aspirasi rakyat yang ingin melanjutkan program ini adalah sinyal kuat bahwa MBG harus diperbaiki, bukan dihentikan di tengah jalan.
“Kalau rakyat minta dilanjutkan karena merasa bermanfaat, tentu kita dukung, tapi kita juga ingin terus ada perbaikan, pemerintah pasti juga menginginkan hal yang sama,” ujar Habiburokhman.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan dukungan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap beberapa program pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk MBG dan legalisasi tambang rakyat sebagai skema pemerataan ekonomi.
Dalam forum tersebut, perwakilan AMAN, Muhammad Fadli dari Universitas Malikussaleh, menyebut program-program tersebut mulai menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan membuka akses keadilan ekonomi bagi kelompok akar rumput.
“Seperti MBG, sekolah rakyat, kemudian sekarang sudah diinisiasi adanya legalisasi tambang rakyat sebagai penyetaraan ekonomi dan berbagai program lainnya,” kata Fadli yang membuka sesi masukan terhadap RUU KUHAP dalam rapat tersebut.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
