WahanaNews.co | Pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Abdul Latief mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju menjadi Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikannya saat acara Konsolidasi HIPMI untuk Pemulihan Ekonomi Nasional di Bali.
Baca Juga:
Penjabat Bupati Gorontalo Syukri Botutihe Minta Hipmi Jadi Motor Penggerak Ekonomi
"Tentu sebagai the founder saya tetap ingin supaya Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR anak HIPMI. Ini antara anak dengan ayah, antara anak dengan ayahnya dan sahabatnya, setuju nggak Erick? Erick? Sudah cocok. Erick? Kualat nanti sama orang tua kalau enggak dengar, atau dia pura-pura enggak dengar," tutur Latief, Minggu (20/3/2022).
Menurut Latief, dia sangat mengenal keluarga Erick Thohir, mulai dari ayahnya, ibunya, hingga sosok Erick itu sendiri. Ada banyak prestasi yang dimiliki mulai dari saat menangani Asian Games hingga berbagai program kebijakan sebagai Menteri BUMN.
"Saya teman ayahnya, jadi saya kenal ayahnya Erick, saya kenal ibu Erick, saya kenal Erick, saya kenal semuanya. Saya kenal ayahnya, kenal ibunya. Kelakuannya (Erick) 10, anak baik, kalau bahasa agamanya karena dia seorang muslim yang baik, berahlak. Setuju nggak?," jelas dia.
Baca Juga:
Hadiri HUT HIPMI ke-52, Jokowi Tekankan Persiapan Menuju Indonesia Emas 2045
Terlebih, lanjut Latief, sudah banyak kader Hipmi yang memegang jabatan penting di negeri ini. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, menteri, bupati, pengusaha besar, ketua asosiasi, hingga Kadin.
"Presiden itu cuma satu, wakil presiden cuma satu, menteri bisa siapa saja. Jadi saya bilang tadi dari awal keberpihakan itu harus jelas. Seperti kita semua dukung Jokowi dulu kan jelas, nah ini juga harus jelas juga," kata dia.
Dukungan Lain
Sementara, Ketua Organisasi Alumni Al-Azhar Internasional (OIAA) Indonesia, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan bahwa salah satu kebijakan yang dilakukan Erick Thohir adalah merger bank-bank syariah milik BUMN menjadi satu dan mulai menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional.
"Kebijakan yang diambil, khususnya terkait BUMN dan aktivitasnya di republik ini, mudah-mudahan kalau kita lihat, mencerminkan nilai-nilai dalam wasathiyyatun Islam. Jadi tidak hanya Good Governance, pengelolaan, tapi masalah untuk bangsa," tutur TGB dalam keterangannya, Minggu (20/3/2022).
Menurut TGB, ekonomi syariah tentu sangat penting di Indonesia. Dengan kemajuan ekonomi syariah dengan modal yang dimiliki Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, maka akan mendorong kemajuan ekonomi secara keseluruhan.
Terlebih, Islam wasathiyah tidak hanya soal meluruskan teks agama, menolak ekstermisme hingga radikalisme, namun juga merupakan cara pandang komprehensif untuk kehidupan umat manusia. Sebab itu, Islam wasathiyah mencakup aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
"Maka dalam bicara wasathiyyatun Islam pada konteks ekonomi, kita harus memastikan aktivitas-aktivitas ekonomi baik oleh Indonesia mau pun kelompok yang dilakukan negara harus hadirkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan untuk semua serta keberlanjutan," jelas dia.
Menteri BUMN Erick Thohir yang turut hadir dalam acara Pembukaan Multaqa ke-7 Alumni Al-Azhar Mesir Indonesia di Mataram pada Sabtu, 19 Maret 2022, menyampaikan bahwa Indonesia sangat kaya karena punya sumber daya alam dan penduduk yang produktif. Ekonomi Indonesia pun diprediksi tumbuh terus hingga 2045, yang akan menempatkan Indonesia menempati peringkat keempat ekonomi terbesar di dunia.
Dengan kata lain, Indonesia akan menjadi negara ekonomi muslim terbesar di dunia. Sementara, populasi muslim dewasa kelas menengah akan tumbuh dari 161 juta orang menjadi 184 juta orang. Dari segi pendapatan, pangsanya akan makin kuat dari 39 persen menjadi 57,6 persen.
"Namun, ada yang menggelitik. Ketika bicara ekonomi keislaman, kita sangat konsumtif (produk halal) dan itu nomor empat terbesar di dunia namun ketika bicara produksinya, lima besar pun tidak masuk. Jadi ada yang salah. Kita hanya tumbuh konsumsinya tapi produksinya tidak," ujar Erick.
Menurut Erick, hal itu yang menjadi salah satu dasar pemerintah melakukan penggabungan bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebab, dengan adanya institusi keuangan syariah yang terpusat, pemerintah bisa mendorong keseimbangan.
"Inilah mengapa kami di BUMN harus mengintervensi dan memastikan, kalau memang tidak ada keseimbangan harus kita coba seimbangkan," Erick menandaskan.[zbr]
