WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa situasi di internal Kabinet Indonesia Maju, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saat ini dalam keadaan baik dan tidak mengalami perpecahan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Erick sebagai tanggapan terhadap pertanyaan awak media mengenai isu perpecahan di dalam kabinet setelah Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
Erick menjelaskan bahwa penilaian terhadap kondisi kabinet dapat bervariasi sesuai dengan perspektif masing-masing menteri.
Ia menegaskan bahwa jika ada keputusan seperti pengunduran diri Mahfud, hal tersebut bukan berarti situasinya buruk, melainkan merupakan pilihan personal Mahfud.
Erick menekankan bahwa kondisi kabinet saat ini dianggap biasa-biasa saja. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa fokusnya saat ini adalah bekerja dan menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
"Seperti saya juga memilih bekerja, menyelesaikan tugas saya, loyal kepada Pak Jokowi; tetapi saya tidak memakai fasilitas negara. Silakan buktikan," tegasnya, melansir Antara, Minggu (4/2/2024).
Dia juga mengingatkan kepada rekan-rekan sesama menteri untuk membicarakan permasalahan yang mereka rasakan langsung kepada pimpinan dan internal kabinet, bukan di hadapan rakyat.
"Ketika misalnya ada menteri-menteri yang merasa suasana kurang enak, itu harus disampaikan juga ke pimpinan; bukan (disampaikan) ke saya atau bukan ke rakyat. Ketika kita menjadi pembantu presiden, tidak bisa ketika kita dimintai data, masukan sama presiden, sama juga seperti saya meminta masukan kepada staf-staf saya, lalu tiba-tiba staf saya bilang ini contekan; ya, memang itu tugasnya," ujar Erick.
Senada dengan Erick Thohir, sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi isu yang menyebut suasana Kabinet Indonesia Maju di tengah kontestasi Pilpres 2024 saat ini tidak nyaman.
Menurutnya, kabinet berjalan biasa saja, meski ada perbedaan pilihan politik dari masing-masing menteri.
"Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan,” jelas Presiden setelah menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (1/2/2024)
Presiden juga mengatakan tidak ada masalah terkait soliditas dalam kabinet berkaitan dengan mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Menurutnya, semua menteri melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.
“Wong kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, ya kunjungan ke daerah. Saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini Kongres Ke-16 GP Ansor,” kata Presiden.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam kesempatan terpisah menekankan tidak ada sekat-sekat suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet maupun rapat paripurna di tengah kontestasi Pilpres 2024.
"Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana Pemilu 2024 di dalam rapat kabinet," kata Ari Dwipayana.
Ari mengungkapkan bahwa suasana di antara para menteri sebelum, selama, dan setelah rapat kabinet atau sidang paripurna sangat akrab, dekat, dan santai, tanpa memandang perbedaan partai atau pandangan politik masing-masing menteri.
Menurut Ari, sebelum rapat kabinet, mereka berkumpul di ruang tunggu untuk berbincang, ngobrol, berinteraksi, dan saling sapa. Mereka juga berkomunikasi dengan penuh keakraban, bahkan ada momen candaan di antara mereka.
Ari menjelaskan bahwa dalam sidang kabinet paripurna, suasana semakin santai dengan disediakannya kopi dan hidangan, memungkinkan para menteri menikmati waktu bersama sambil ngobrol.
Ari menepis spekulasi mengenai ketidaknyamanan dalam rapat kabinet belakangan ini, yang mungkin tersebar sebagai berita, termasuk isu pemeriksaan ketat terhadap para menteri yang akan menghadiri pertemuan dengan presiden.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
