Terobosan kedua berkaitan dengan pencegahan praktik monopoli. Pemerintah menerapkan skema layanan haji yang melibatkan delapan perusahaan (Syarikah), yang disebutnya sebagai langkah awal menuju transformasi besar dalam sistem haji di Arab Saudi.
“Ada beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaannya dan itu akan sangat berguna bagi perbaikan di masa mendatang,” papar Menag.
Baca Juga:
Hari Santri 2025, Pemerintah Hadirkan Program Makan Bergizi dan Cek Kesehatan Gratis
Ketiga, untuk pertama kalinya pembayaran Dam dilakukan melalui dua jalur resmi: Program Adahi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Program Adahi dikelola oleh Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqoddasah di Tanah Suci, sementara Baznas melayani jemaah yang mengikuti pandangan ulama yang memperbolehkan penyembelihan Dam di Indonesia.
“Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia, pelaksanaan dapat dilakukan melalui BAZNAS. Sampai hari ini, terkumpul ada Rp21.290.432.707, untuk 8.451 dam,” kata Menag.
Baca Juga:
Hamid Rahayaan: Geng Yaqul di Kemenag Harus Dibasmi Tuntas Terlibat Korupsi Kuota Haji
Inovasi keempat adalah penguatan ekosistem ekonomi haji yang telah berjalan selama tiga tahun. Tahun ini, ekspor bumbu khas Indonesia mengalami lonjakan besar.
“Ekspor bumbu nusantara meningkat tajam hingga 475 ton. Tahun 2023, ekspor bumbu nusantara sebanyak 16 ton. Tahun 2024, ekspor bumbu nusantara sekitar 70 ton,” tandasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
