WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram dengan banyaknya keluhan atas pemberian visa hingga Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS).
Jokowi menyoroti izin masuk dan tinggal di Indonesia yang dinilai masih ruwet.
Baca Juga:
Benny K Harman Usir Wamenkumham karena Status Tersangka, Yasonna Ingatkan Praduga Tak Bersalah
Jokowi pun memerintahkan menteri terkait untuk memperhatikan hal itu.
Bahkan, eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berani melakukan gebrakan seperti mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) jika tak bisa merubah ke arah lebih baik.
"Kita harus mulai betul-betul Pak Menteri, merubah ini Pak. Ganti itu kalau memang nggak punya kemampuan reform. Ganti semua, dari Dirjen sampai bawahnya, diganti," kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, yang dikutip pada Sabtu (10/9/2022).
Baca Juga:
Menkumham: UU Nomor 1/2023 Tentang KUHP Beri Pengakuan Pada Hukum Tak Tertulis
Dia menyampaikan, terkait permasalahan visa maupun KITAS, banyak yang menyampaikan keluhan, baik dari investor maupun turis.
Menurutnya, pada KITAS, imigrasi masih mengatur dan mengontrol sehingga dengan itu sangat menyulitkan.
Jokowi mengingatan agar pola pikir pejabat di kementerian terkait bisa berubah karena tujuan dalam hal ini untuk memudahkan dan melayani.