WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menunjukkan komitmennya dalam menangani kawasan kumuh secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.
Salah satu langkah nyata dilakukan di Kelurahan Menteng, Jakarta, melalui program penataan berbasis gotong royong masyarakat tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rabu (31/12/2025).
Baca Juga:
Target Renovasi 2 Juta Rumah, Pemerintah Siapkan Badan Khusus Perumahan
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah ada dua unit rumah warga yang tengah menjalani proses renovasi melalui kerja sama berbagai pihak dengan mengedepankan semangat kebersamaan.
Proses renovasi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan dapat diselesaikan pada pertengahan Januari 2026.
“Saat ini sudah ada dua rumah yang direnovasi secara gotong royong, progresnya sudah 70 persen dan kami targetkan selesai pertengahan Januari 2026. Ini contoh nyata bahwa dengan kolaborasi, perbaikan hunian bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Menteri Maruarar.
Baca Juga:
Menteri PKP Pastikan Pembangunan 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana Dimulai Bulan Ini
Ia menambahkan, ke depan Kementerian PKP menargetkan renovasi sekitar 50 unit rumah sekaligus melakukan penataan kawasan kumuh di wilayah Menteng tanpa menggunakan dana APBN.
Program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang akan memberikan dukungan berupa perencanaan desain rumah dan kawasan secara cuma-cuma.
“Kami ingin penataan kawasan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga lingkungan. IAI akan membantu mendesain rumah dan kawasan secara profesional tanpa biaya, sehingga hasilnya lebih tertata dan layak huni,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Maruarar menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan pengembangan kawasan Menteng menjadi kawasan tematik, seperti kampung kuliner.
Konsep ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh rencana penataan dan kebijakan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipatif.
Dialog bersama warga akan menjadi langkah awal sebelum program dijalankan, guna memastikan adanya persetujuan serta dukungan penuh dari masyarakat.
“Sebelum program berjalan, kami akan berdialog dengan warga. Apakah mereka setuju atau tidak. Setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat agar program berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegas Menteri Maruarar.
Sebagai bentuk dukungan tambahan terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, pada tahun 2026 Kementerian PKP juga menyiapkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.000 unit rumah untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis gotong royong, Kementerian PKP berharap program penataan kawasan kumuh di Menteng dapat menjadi percontohan penanganan permukiman yang inklusif, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan dan aspirasi warga.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
