Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Budiono, berkomitmen untuk menghilangkan mafia tanah di Banyuwangi.
Tak hanya sendiri, komitmen ini juga didukung pula oleh Pemkab dan aparat penegak hukum di Banyuwangi.
Baca Juga:
Mafia Tanah Kutai Barat Diduga Libatkan Polres, IPW: Ada Intervensi Kuat di Jakarta
"Mafia tanah ini kejahatan luar biasa, sangat merugikan masyarakat, kami jajaran Kantor Pertanahan, bersama Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum serta lembaga peradilan akan berupaya penuh menghilangkan praktek mafia tanah di Bumi Blambangan ini," katanya.
Kantor ATR/BPN Banyuwangi, kata Budiono, juga akan senantiasa siap membantu program Pemkab Banyuwangi terkait Pertanahan.
Di antaranya sertifikasi aset pemda, wakaf, lintas sektor UMKM dan Nelayan serta forum lintas agama.
Baca Juga:
Fakta-fakta Mafia Tanah di Ceger, Balik Nama Sepihak hingga Dugaan Keterlibatan Oknum Pegawai BPN
"Kami saling support dengan Pemda Banyuwangi, selain program strategis nasional PTSL dan sertipikasi aset pemda, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan sertipikat tanah forum lintas agama, yang diserahkan langsung oleh Bapak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan," ujarnya. [gun]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
