Hari Perempuan Internasional: Jalan Panjang Amnesti Baiq Nuril

Redaksi - Nasional

Senin, 8 Maret 2021 - 14:12 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Hari Perempuan Internasional dirayakan setiap 8 Maret.

Pada perayaan Hari Perempuan Internasional 2021, tema yang diusung adalah Choose to Challenge atau "Memilih untuk Menantang".

Baca Juga:

Perempuan Jadi Tulang Punggung Keluarga, Tren Baru di Indonesia

Baiq Nuril adalah salah satu perempuan Indonesia yang berani memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri.

Kasus Baiq Nuril menjadi perhatian publik. Ia adalah korban pelecehan. Namun, Baiq Nuril malah ditetapkan sebagai tersangka kasus UU ITE.

Setelah melewati perjuangan selama 7 tahun, ia akhirnya menerima amnesti yang ditandatangani Presiden pada Senin (29/7/2019).

Baca Juga:

Lestari Moerdijat Ajak Perempuan Bersatu Hadapi Tantangan Ketimpangan

Berawal dari Kasus Pelecehan

Kasus Baiq Nuril berawal dari tahun 2012 lalu, saat ia bekerja sebagai pegawai honorer di SMAN 9 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kala itu, Nuril kerap menerima telepon dari Muslim, kepala sekolahnya yang selalu bercerita soal hubungannya dengan wanita lain yang bukan istrinya.

Tak hanya melalui telepon. Nuril juga sering dipanggil ke ruang kerja kepala sekolahnya untuk mendengarkan hal yang sama saat kerja lembur.

Hal tersebut membuat Nuril tertekan. Apalagi, kasak-kusuk menyebut jika Nuril memiliki hubungan spesial dengan atasannya itu. Ia pun menampik isu tersebut.

Pada Agustus 2012, sekitar pukul 16.30 Wita, Nuril secara diam-diam merekam pembicaraan Muslim yang bercerita masalahnya yang mengandung unsur asusila.

Perekaman itu ia lakukan untuk membuktikan bahwa ia tak memiliki hubungan spesial dengan atasannya.

Rekaman tersebut kemudian disimpan di ponsel milik Nuril.

Dua tahun kemudian, tepatnya Desember 2014, Nuril didesak rekan-rekannya untuk menyerahkan rekamannya.

Awalnya ia menolak. Namun, karena dibujuk berkali-kali, ia pun menyerahkan ponsel berisi rekaman tersebut kepada IM, salah satu rekannya.

IM dan rekan guru kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan, dan rekaman perbincangan tersebut pun menyebar.

Alhasil, karier Muslim sebagai kepala sekolah tamat. Ia dimutasi.

Muslim marah, dan meminta istri dari Isnaini itu menghapus rekaman yang ada di ponsel, laptop, maupun flashdisk. Nuril pun dipecat dari pekerjaannya.

"Semua sudah dihapus, flashdisk sudah dibuang. Sudah damai waktu itu, cuma dia masih marah karena dimutasi itu. Akhirnya dia melapor ke Polres Mataram. Dari Polres Mataram itulah di-BAP semua," kata Isnaini, suami Nuril, 5 November 2017.

Bahkan, saat sang kepala sekolah dimutasi, keluarga Nuril dan pihak sekolah ke rumah Muslim untuk meminta maaf dan berdamai.

Muslim memaafkan namun proses hukum terus berjalan. Nuril dilaporkan ke Polres Mataram pada 17 Maret 2015 oleh Muslim atas dugaan pelanggaran UU ITE.

Akibat laporan tersebut, Nuril harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi, hingga akhirnya resmi ditahan pada 27 Maret 2017.

Saat Nuril ditahan, sang suami, Isnaini, terpaksa berhenti dari pekerjaannya di salah satu rumah makan di Gili Trawangan, karena harus mengurus ketiga buah hatinya yang masih kecil.

Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, mantan atasan Nuril naik jabatan menjadi kepala bidang di salah satu dinas di Pemkot Mataram.

Jaksa Ajukan Kasasi

Tim hukum Nuril kemudian mengajukan surat penangguhan penahanan dengan alasan kemanusian, karena Nuril memiliki tiga orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari orangtua.

Saat itu, sudah ada 28 nama, baik dari lembaga maupun perorangan, yang bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk terdakwa Nuril.

27 Juli 2017, Nuril divonis bebas oleh PN Mataram dan tidak terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE.

Namun, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 26 September 2018.

Mahkamah Agung kemudian memutuskan Nurul bersalah melakukan tindakan pidana rekaman perbincangan perbuatan asusila kepala sekolahnya.

Selain itu, pada 16 November 2018, surat panggilan untuk Nuril dikeluarkan. Dalam surat tersebut, Nuril harus menghadap Jaksa Penuntut Umum pada 21 November 2018.

Penolakan Penahanan Bergulir Lagi

Gelombang penolakan terhadap penahanan Nuril kembali bergulir di masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril membuat petisi daring di laman change.org terhadap Presiden RI Joko Widodo untuk memberi amnesti bagi Baiq Nuril.

Petisi tersebut digagas oleh sekelompok orang dengan berbagai latar belakang, termasuk para artis dan aktivis.

Sementara itu, di Mataram, tempat tinggal Nuril, seratusan simpatisan yang tergabung dalam Solidaritas untuk Nuril, Minggu (18/11/2018), menggelar aksi tolak eksekusi terhadap Nuril, di Jalan Udayana Mataram.

Dalam aksi itu, Nuril turut hadir. Ia menangis saat berada di tengah-tengah massa aksi yang mendukungnya.

19 September 2018, Nuril melaporkan Muslim, mantan atasannya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Mataram ke polisi.

Muslim kemudian diperiksa pada Selasa (27/11/2018) malam, selama 8 jam.

Sayangnya, karena dinilai tak cukup bukti, laporan Baiq Nuril Maknun atas tindakan dugaan pelecehan seksual secara verbal oleh mantan atasannya atau mantan kepala SMAN 7 Mataram, Muslim, ke Polda NTB itu dihentikan.

"Karena minimnya saksi dan petunjuk yang dapat membantu mengungkap peristiwa sebagaimana yang dilaporkan, sehingga perkara tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan," ujar Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati, kepada wartawan usai gelar perkara terkait laporan Nuril, Rabu (17/1/2018).

4 Juli 2019, Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan Nuril dan kuasa hukumnya pada 3 Januari 2019.

Surat Amnesti

Pada Senin (15/7/2019), Baiq Nuril mendatangi kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan surat pengajuan amnesti pada Presiden Jokowi.

Proses panjang yang dilalui Baiq Nuril mencari keadilan kini telah terbayarkan dengan mendapatkan amnesti yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Amnesti tersebut langsung diberikan Nuril di Istana Negara pada Sabtu (2/8/2019) lalu.

Amnesti yang diberikan Presiden tersebut secara langsung menghapus vonis hukuman bersalah terhadap Baiq Nuril yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Kini Nuril tengah bernapas lega. Rasa lelah dan letih pengorbanan Nuril mencari keadilan selama ini telah terhapuskan oleh amnesti.

Nuril mulai membuka lembaran baru menentukan langkah berikutnya untuk masa depan dirinya beserta keluarganya. [dhn]

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.