Pemilihan rusun dianggap sebagai solusi paling logis untuk menghemat lahan di kawasan IKN.
Basuki menjelaskan, "Jika menggunakan rumah tapak, lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih luas."
Baca Juga:
Menuju Kota Dunia, MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung OIKN Bentuk Guru Berstandar Internasional di Kawasan Nusantara
Meskipun total kebutuhan anggaran pembangunan hunian mencapai Rp 4,73 triliun, Basuki menegaskan bahwa anggaran yang masuk tender pada tahun 2025 hanya Rp 3,68 triliun.
Dana ini dialokasikan ke dalam tujuh paket pekerjaan, mencakup pembangunan gedung kawasan legislatif, tiga paket jalan, dua paket embung, satu paket kolam, serta jaringan pendukung.
Adapun pada tahun 2026, Otorita IKN telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 6,26 triliun yang akan mencakup sisa kebutuhan anggaran hunian DPR pada 2026–2027.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Siapkan Lahan 63 Hektare untuk Kedutaan Besar Buktikan Kesiapan Kawasan Otorita IKN Jadi Kota Dunia
Proyek hunian ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
Dengan adanya fasilitas hunian layak untuk wakil rakyat, transisi menuju ibu kota baru diharapkan berjalan lebih lancar dan efisien.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
