WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali disorot publik setelah banjir besar melanda wilayah penyangganya pada awal Januari 2026 dan memunculkan pertanyaan serius soal ketahanan lingkungan kawasan calon pusat pemerintahan tersebut.
Peristiwa banjir yang disebut terparah dalam 26 tahun terakhir itu merendam Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan terjadi pada Kamis (8/1/2026).
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Hibah Rp39 Miliar dari AS Bukti Kepercayaan Global pada Visi IKN
Meski tidak masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), banjir berdampak langsung pada permukiman warga dan infrastruktur pendukung IKN.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menjelaskan banjir dipicu kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia.
"Banjir ini melanda wilayah IKN secara umum, bukan di KIPP, dengan penyebab utama curah hujan tinggi dan air pasang," ujar Alimuddin pada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Baca Juga:
Tinjau IKN, Rini Widyantini Pastikan ASN Siap Tinggal Nyaman dan Bekerja Efisien
Hujan dengan intensitas tinggi tercatat mengguyur wilayah tersebut sejak Rabu (7/1/2026) pukul 17.00 WITA hingga Kamis (8/1/2026) pukul 06.00 WITA sehingga debit sungai meningkat drastis.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi hujan lebat di Kalimantan Timur meski pada Kamis (8/1/2026) suhu udara berada di kisaran 23–30 derajat Celsius tanpa peringatan hujan ekstrem.
Hujan deras yang turun sejak Rabu di wilayah IKN, termasuk kawasan KIPP dan daerah penyangga, memperkuat indikasi meningkatnya risiko banjir.
Fenomena air pasang laut atau rob turut merendam jalan nasional Margasari–Rantau dan memperburuk kondisi wilayah pesisir sekitar IKN.
Di sisi lain, aktivitas pembangunan di kawasan IKN diduga mempercepat erosi dan penyempitan sungai akibat pemanfaatan lahan di wilayah hulu.
Wilayah Sepaku sendiri dikenal sebagai kawasan rawan banjir, dengan peristiwa di Mentawir kali ini merendam tiga RT dan tercatat sebagai yang terbesar dalam 26 tahun terakhir.
Perubahan iklim global yang memicu curah hujan ekstrem, ditambah percepatan pembangunan tanpa mitigasi menyeluruh, dinilai meningkatkan kerentanan kawasan terhadap bencana hidrometeorologi.
Menanggapi situasi tersebut, Otorita IKN menyatakan telah melakukan langkah-langkah penanganan darurat dan jangka menengah.
"Kami punya proyek pengendali banjir, termasuk penyelesaian infrastruktur seperti bendungan dan drainase untuk mengendalikan debit air," ungkap Alimuddin.
Selain pembangunan infrastruktur, Otorita IKN juga melakukan normalisasi dan revitalisasi sungai melalui pembersihan dan pelebaran alur untuk meningkatkan kapasitas aliran air.
Upaya lain yang dilakukan adalah edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesadaran akan dampak aktivitas manusia terhadap risiko banjir.
"Itu terus menerus kami upayakan," tuntas Alimuddin.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini].
