WahanaNews.co | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Hijau, Pintar, Inklusif, Ketangguhan, dan Berkelanjutan dalam pembangunan IKN Nusantara.
Bambang Susantono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menjelaskan bahwa konsep pembangunan IKN Nusantara berfokus pada penciptaan kota hutan yang pintar dan berkelanjutan, yang merupakan konsep pertama di dunia.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Rencananya, sekitar 65 persen dari total luas area IKN, yang mencapai sekitar 256.000 hektar, akan diubah menjadi hutan tropis.
"Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga sejalan dengan target global, termasuk berperan aktif dalam menghadapi perubahan iklim. IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Locally Determined Contribution (LDC), yaitu komitmen aksi iklim di tingkat kota. LDC ini juga akan berkontribusi pada Nationally Determined Contribution Indonesia untuk mencapai target iklim dalam Perjanjian Paris," jelasnya pada hari Minggu (16/7/2023).
"Bertujuan untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada tahun 2045, transformasi menuju kota hutan berkelanjutan ini," tambah Bambang.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Di sisi lain, Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengungkapkan bahwa kesadaran akan praktik keberlanjutan mungkin belum begitu umum di kalangan masyarakat dan belum menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara untuk berperan dalam mendorong keberhasilan praktik keberlanjutan adalah sesuatu yang harus didukung bersama.
"Praktisi komunikasi harus menjadi garda terdepan untuk membantu mengkomunikasikan kesadaran akan praktik Keberlanjutan," kata Usman.
Mayoritas masyarakat di Indonesia menyatakan tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia, DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Sejumlah alasan mencuat yang melatarbelakangi penolakan itu.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umamdari hasil rilis survei nasional (surnas) Indostrategic bertajuk Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024.
Dia menyampaikan, setidaknya ada 57,3 persen masyarakat yang merasa kurang setuju atas pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sedangkan, 40,1 persen lainnya menyatakan setuju IKNdipindah ke Kalimantan Timur.
"Ini cukup unik, masyarakat menyampaikan sekitar 57,3 persen merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke Kalimantan Timur. Sedangkan 40,1 persen menyatakan setuju (ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur) dan sangat setuju," kata Umam secara daring, Jumat (14/7/2023).
Dia menjelaskan, ada tiga alasan utama mengapa mayoritas masyarakat kurang menyetujui perpindahan IKN. Alasan pertama, kata Umam berkaitan dengan biaya pembangunan IKN yang dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani berbagai permasalahan lain di Indonesia.
"Alasannya yang mereka tidak setuju, 46,2 persen merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak," ungkap dia.
Alasan kedua, lanjut dia masyarakat menilai pembangunan IKN di Kalimantan Timur dilakukan secara tergesa-gesa. Sementara, alasan terakhir yaitu, ihwal DKI Jakarta yang dianggap masih layak untuk menjadi Ibu Kota Negara Indonesia.
"Sebanyak 20,8 persen dianggap (pembangunan IKN di Kalimantan Timur) terlalu tergesa-gesa, kemudian 16,5 persen merasa perpindahan IKN belum mendesak dalam waktu dekat dan 8,2 persen menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara," jelasnya.
Adapun populasi survei Indostrategic ini meliputi desa/kelurahan tingkat nasional, desa/kelurahan di tingkat provinsi dipilih secara random dengan jumlah proposional, RT/lingkungan kampung dipilih secara random sebanyak 5 dari tiap-tiap desa terpilih.
Kemudian populasinya juga berasal dari masing-masing RT/lingkungan kampung dipilih secara random dua keluarga, di dua keluarga terpilih ditetapkan secara random satu orang yang punya hak pilih (laki-laki/perempuan).
Sedangkan, metode survei yang dipakai ialah multi-stage random sampling yang melibatkan 1.400 sampel responden yang tersebar di 38 provinsi yang meliputi 84 Dapil di seluruh Indonesia.
"Dengan Margin of Error (MoE) 2,62 persen, survei ini dilakukan melalui face to face interview, dengan periode pengerjaan survei lapangan pada tanggal 9-20 Juni 2023," katanya. [eta]
