"Kami sangat menyadari bahwa untuk mengimplementasikan skenario FOLU Net Sink 2030 hampir dipastikan akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia, teknologi dan sumber daya lainnya, sehingga dipastikan akan sangat membutuhkan dukungan para pihak meliputi; Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, termasuk serta dukungan internasional," papar Agus dikutip Senin (27/6/2022).
Selain Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto, forum diskusi ini menghadirkan Silverius Oscar Unggul, WKU Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan KADIN Indonesia; Sakariyas, Bupati Katingan Kalimantan Tengah; Riza Suarga, Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), dan Emmy Primadona, Program Coordinator KKI WARSI.
Baca Juga:
PLN Siap Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2040 Lewat Kolaborasi Swasta
Saat ini terdapat lima sektor utama (Energi, Kehutanan, Pertanian, Limbah, dan IPPU) yang menjadi fokus dalam aksi mitigasi pencapaian target NDC.
Namun, saat ini upaya terbesar yang dilakukan oleh pemerintah berada di sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau dikenal dengan Forestry and Other Land Uses (FOLU) dan sektor energi yang masing-masing menghasilkan sekitar 60% dan 36% emisi.
Pada sektor FOLU, Indonesia telah berhasil mengendalikan kebakaran lahan dan hutan yang turun hingga 82% di tahun 2020.
Baca Juga:
PLN Siap Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2040 Lewat Kolaborasi Swasta
Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove dengan target seluas 600 ribu hektare sampai di 2024, yang merupakan terluas di dunia.
Saat ini, Indonesia berambisi menjadikan sektor FOLU sebagai carbon net sink di 2030, sehingga terjadi netralitas karbon di sektor tersebut.
Sektor ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar jika berhasil dijaga dari kerusakan. Hutan hujan tropis Indonesia merupakan hutan terluas ketiga di dunia seluas 125,9 juta hektar yang bisa menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton.
