Hal ini diungkapkan oleh Program Koordinator Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Emmy Primadona yang sudah mengawal praktik perhutanan sosial di Bujang Raba di Provinsi Jambi dan beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat.
Emmy mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi penting terutama dalam komitmen skema perhutanan sosial yang terbukti berkontribusi tinggi dalam mereduksi emisi karbon.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Kolaborasi PLN dan PHRI yang Siap Wujudkan Bali Jadi Pusat Pariwisata Hijau
Perhutanan sosial yang dilakukan sejak 2013 ini juga sudah memiliki sertifikasi dari Plan Vivo, salah satu organisasi pengusul kredit karbon.
Pada awal 2018 tercatat total penjualan karbon mencapai 6.000 ton. Hasil penjualan kredit karbon ini diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas, beasiswa pendidikan, insentif Siaran Pers perekonomian, patroli, serta pengayaan hutan.
Hal senada juga dikatakan Sakariyas, Bupati Katingan Kalimantan Tengah dan Riza Suarga, Ketua Umum IDCTA yang mengatakan proyek penyerapan emisi karbon melalui sektor FOLU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar hutan sekaligus memiliki nilai ekonomi yang besar bagi perekonomian negara melalui NEK yang dihasilkan.
Baca Juga:
PLN Bersama SKK Migas Gandeng University of Dundee Gelar Public Lecture, Kolaborasi Untuk Transisi Energi
"Proyek-proyek penyerapan emisi karbon sektor FOLU telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan," tuturnya.
Lebih dari sekadar CSR, namun para pelaku perdagangan kredit karbon yang menjadi anggota IDCTA telah menghadirkan community development bagi masyarakat lokal sekitar proyek.
Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa maupun improvement sarana prasarana sekolah, pelibatan dokter-dokter muda, empowering local economy dan integrated waste management adalah kegiatan konkrit yang secara terus menerus dilakukan dan diperluas.
