WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) Strategis DPN Barisan Muda Indonesia Demokrat (BMI Demokrat), Arnod Sihite, mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian sebagai kunci meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Arnod yang juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sudah berada pada jalur yang tepat.
Baca Juga:
KSPSI Suarakan 10 Tuntutan di Mayday 2026, Desak Penyelesain Pesangon PT Sritex
Namun, ia menegaskan bahwa dampak maksimal hanya bisa dicapai jika orkestrasi kebijakan diperkuat melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.
“Di sinilah peran Menko Infrastruktur menjadi sangat strategis, bukan hanya sebagai koordinator, tetapi sebagai orkestrator yang menciptakan multiplier effect dari setiap kebijakan,” ujar Arnod, Senin (4/5/2026) di Jakarta.
Menurutnya, efek berantai dari kebijakan infrastruktur kini mulai terlihat. Sinergi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan bagaimana kebijakan yang terintegrasi mampu mendorong dampak langsung ke sektor pekerja.
Baca Juga:
BMI Demokrat Kecam Keras Fitnah Terhadap AHY di Isu Ijazah Jokowi
Di sektor transportasi, kebijakan penyesuaian tarif dan perlindungan pengemudi menjadi contoh konkret. Arnod menyoroti kebijakan potongan aplikasi ojek online sebesar 8 persen sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja sektor informal.
“Ini bukan sekadar kebijakan tarif, tapi bagian dari efek multiplier ketika pendapatan pengemudi meningkat, daya beli naik, dan ekonomi bergerak,” ungkapnya.
Ia juga menilai kelancaran arus mudik pada Lebaran 2026 menjadi bukti nyata keberhasilan orkestrasi lintas kementerian di bawah koordinasi Menko Infrastruktur.
“Kelancaran mudik bukan hanya soal transportasi, tapi dampaknya luas efisiensi logistik, penurunan biaya perjalanan, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arnod menarik benang merah antara pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, peningkatan akses menuju kawasan industri berdampak langsung pada efisiensi biaya hidup.
“Ketika infrastruktur membaik, waktu tempuh berkurang, ongkos transportasi turun, dan itu langsung meningkatkan kesejahteraan pekerja. Inilah efek multiplier yang harus terus diperkuat,” tegasnya.
Di sektor perumahan, program pembangunan satu juta rumah buruh dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan stabilitas sosial-ekonomi pekerja. Skema cicilan hingga 40 tahun disebut mampu memberikan kepastian hunian dan menekan beban hidup.
Selain itu, Arnod juga menyoroti penguatan perlindungan pekerja, termasuk awak kapal perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO 188 dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2026 sebagai bagian dari kebijakan yang terintegrasi lintas sektor.
Terkait insiden kereta api di Bekasi, ia menilai respons cepat pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi yang solid mampu menghasilkan penanganan yang efektif di lapangan.
“Ini contoh konkret bahwa ketika orkestrasi berjalan baik, respons terhadap krisis juga lebih cepat dan terukur,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Arnod menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan pekerja, bukan sekadar proyek fisik.
“Ke depan, penguatan peran Menko Infrastruktur sebagai orkestrator harus terus didorong agar efek multiplier ini semakin luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat pekerja,” tutupnya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
