“Kelancaran mudik bukan hanya soal transportasi, tapi dampaknya luas efisiensi logistik, penurunan biaya perjalanan, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arnod menarik benang merah antara pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, peningkatan akses menuju kawasan industri berdampak langsung pada efisiensi biaya hidup.
Baca Juga:
KSPSI Suarakan 10 Tuntutan di Mayday 2026, Desak Penyelesain Pesangon PT Sritex
“Ketika infrastruktur membaik, waktu tempuh berkurang, ongkos transportasi turun, dan itu langsung meningkatkan kesejahteraan pekerja. Inilah efek multiplier yang harus terus diperkuat,” tegasnya.
Di sektor perumahan, program pembangunan satu juta rumah buruh dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan stabilitas sosial-ekonomi pekerja. Skema cicilan hingga 40 tahun disebut mampu memberikan kepastian hunian dan menekan beban hidup.
Selain itu, Arnod juga menyoroti penguatan perlindungan pekerja, termasuk awak kapal perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO 188 dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2026 sebagai bagian dari kebijakan yang terintegrasi lintas sektor.
Baca Juga:
BMI Demokrat Kecam Keras Fitnah Terhadap AHY di Isu Ijazah Jokowi
Terkait insiden kereta api di Bekasi, ia menilai respons cepat pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi yang solid mampu menghasilkan penanganan yang efektif di lapangan.
“Ini contoh konkret bahwa ketika orkestrasi berjalan baik, respons terhadap krisis juga lebih cepat dan terukur,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Arnod menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan pekerja, bukan sekadar proyek fisik.
