Dia menyebut partai Demokrat mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.
Menurutnya, utang pemerintah dan BUMN harus dihentikan karena terlalu besar.
Baca Juga:
Kementerian PU Komitmen Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Demi Kesejahteraan Rakyat
Menurut AHY, pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek dan tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang.
"Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan," ucapnya.
Akibat utang meroket, kata AHY, ruang fiskal sempit. Per Maret 2023, utang Indonesia mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah.
Baca Juga:
Terapkan Environmental Remediation, Upaya Kementerian PU Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta
"Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per-tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya," ujar AHY.
AHY menyampaikan agenda perubahan yang ditawarkan Demokrat terkait hal tersebut yaitu memilih dan memprioritaskan infrastruktur apa yang diperlukan dengan tahapan yang rasional.
"Lalu, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non APBN. Kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta, juga sebuah pilihan," ucap dia.
