"Climate Action perlu diperluas dan dipercepat, untuk mencapai Net Zero Commitment. Termasuk mempercepat dekarbonisasi, dan transisi energi terbarukan. Negara harus hadir," imbuhnya.
6. Sebut sejumlah aturan-kebijakan pro kerusakan lingkungan
Baca Juga:
Pemerintah Butuh Rp1.900 T Bangun Infrastruktur, Ajak Investor Asing
AHY menyebut pemerintah pusat dan daerah harus konsisten menjalankan kebijakan yang pro lingkungan.
Dia mengatakan jangan ada lagi Undang-Undang yang seolah memfasilitasi terjadinya kerusakan alam.
"Kalau tidak bisa dihentikan, terus kurangi secara signifikan laju deforestasi. Jutaan hektar hutan yang telah dibabat untuk proyek-proyek Food Estate, yang ternyata juga gagal, adalah contoh yang tidak baik," jelasnya.
Baca Juga:
Menteri PU Dorong Finalisasi IJD Guna Dukung Swasembada Pangan, Energi dan Air
Di luar itu, AHY berpendapat Kementerian Lingkungan Hidup yang kini disatukan dengan Kementerian Kehutanan, harus dikembalikan sebagai kementerian yang berdiri sendiri.
"Mengurangi otoritas dan anggaran Kementerian Lingkungan hidup, adalah sebuah sinyal yang keliru," tuturnya.
7. Demokrasi dan kebebasan berekspresi terancam
