WAHANANEWS.CO, Jakarta - Istana tak memilih diam setelah gelombang mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke Bundaran HI membawa lima tuntutan besar kepada pemerintah.
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan sejumlah jawaban atas tuntutan tersebut, mulai dari efisiensi anggaran, penguatan ketahanan energi, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, hingga pembenahan struktur ekonomi nasional.
Baca Juga:
KEK Industropolis Batang Bangun Industri Hijau, MARTABAT Prabowo-Gibran: Fondasi Indonesia Jadi Magnet Investasi Dunia
Respons itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat berlangsung di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Qodari mengatakan pemerintah memahami tuntutan publik sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus didengarkan.
"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi," ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Baca Juga:
Dukung Program Pemerintah Antisipasi Krisis BBM, ALPERKLINAS: Konsumen Motor Listrik Tanpa Subsidi Perkuat Ketahanan Energi
Ia menilai suara mahasiswa tetap menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan dan pembenahan negara.
"Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," pungkas dia.
Salah satu tuntutan yang disampaikan massa aksi adalah penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Qodari mengeklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru telah bergerak sejak awal untuk memangkas belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial.
"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," ujar Qodari.
Menurut dia, langkah efisiensi itu membuat negara mampu menghemat anggaran sekitar Rp300 triliun.
Ia menyebut penghematan tersebut juga disertai upaya menutup berbagai celah kebocoran anggaran negara.
Salah satu instrumen yang disebut Qodari dalam konteks itu adalah pembentukan Danantara untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan," kata Qodari.
Qodari menilai agenda menutup kebocoran anggaran seharusnya mendapat dukungan dari mahasiswa dan kelompok masyarakat.
"Panglima dalam melawan kebocoran," ujarnya.
Ia menyebut Presiden Prabowo berada di posisi terdepan dalam agenda pembenahan tersebut.
"Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," kata Qodari.
Selain isu APBN, massa aksi juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi.
Qodari mengatakan perubahan harga BBM nonsubsidi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh global dan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan," kata Qodari.
Menurut dia, pemerintah saat ini sedang berupaya memperkuat ketahanan energi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Qodari menegaskan, agenda kemandirian pangan dan energi menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Bangsa ini harus mandiri, bangsa ini harus maju, lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi," ucap Qodari.
Ia mengatakan sejumlah strategi telah disiapkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri.
Strategi tersebut antara lain melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.
"Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo," katanya.
Qodari juga memastikan gejolak harga minyak dunia tidak berdampak pada BBM bersubsidi.
"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua," tegas dia.
Ia menjelaskan BBM bersubsidi dan BBM harga pasar memiliki mekanisme yang berbeda.
"Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar," ujar Qodari.
Menurut dia, BBM bersubsidi tetap dijaga pemerintah agar tidak naik.
"Yang disubsidi kan tidak naik, tetap," tegas dia.
Tuntutan lain yang disampaikan massa adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Qodari memastikan pemerintah tidak akan menghentikan program tersebut karena penerima manfaatnya sudah nyata di lapangan.
Menurut dia, kendala dalam pelaksanaan program bukan alasan untuk mundur, melainkan dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
"Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi," ungkap Qodari.
Ia menjelaskan sebuah gagasan besar selalu membutuhkan penyesuaian ketika diturunkan menjadi program operasional.
"Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan," katanya.
Qodari menyebut masalah dalam pelaksanaan program adalah hal yang wajar sepanjang pemerintah terus melakukan pembenahan.
"Pasti ada variasi dan pasti ada masalah," ungkap Qodari.
Ia menegaskan bahwa setiap program hidup pasti menghadapi tantangan di lapangan.
"Hanya orang mati yang tidak ada masalah," katanya.
Karena itu, pemerintah memilih mengevaluasi MBG tanpa menghentikan manfaat yang sudah diterima masyarakat.
"Selama kita hidup pasti ada masalah," ungkap Qodari.
Qodari menegaskan persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh membuat pemerintah berhenti menjalankan program.
"Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti," jelas Qodari.
Ia menyebut pemerintah tidak akan mundur hanya karena menemukan kendala operasional.
"Bukan membuat kita mundur," katanya.
Menurut dia, langkah yang paling tepat adalah melakukan evaluasi menyeluruh.
"Kita evaluasi," jelas Qodari.
Salah satu langkah evaluasi yang telah dilakukan pemerintah adalah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi.
Namun, Qodari menegaskan kebijakan itu tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan.
"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan," ujar Qodari.
Ia mencontohkan kelompok penerima manfaat MBG yang dinilai tidak bisa begitu saja dihentikan layanannya.
"Ada ibu hamil," katanya.
Qodari lalu mempertanyakan dampak apabila program tersebut dihentikan begitu saja.
"Emang hamilnya bisa berhenti?" ujar Qodari.
Ia juga menyebut ibu menyusui dan balita sebagai bagian dari penerima manfaat yang tetap membutuhkan dukungan gizi.
"Ada ibu menyusui," katanya.
Bisa dipadatkan jadi begini:
Menurut Qodari, kebutuhan dasar kelompok rentan tidak bisa dihentikan hanya karena program MBG sedang dievaluasi.
Ia menyebut ibu menyusui, balita, dan anak sekolah tetap membutuhkan akses makanan bergizi.
"Emang bayinya disuruh berhenti menyusu, balita disuruh berhenti makan, anak sekolah tidak boleh makan lagi?" ujar Qodari.
Pemerintah juga akan mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga pelibatan vendor lokal.
Qodari mengatakan evaluasi tidak hanya menyentuh satu sisi, tetapi seluruh rantai pelaksanaan program.
"Nah yang operasional ini akan dievaluasi, mulai dari penerima, kondisi SPPG, gizi, tata kelola, hingga pelibatan vendor lokal," katanya.
Di luar isu APBN, BBM, dan MBG, Qodari menyebut pemerintah sedang menjalankan pembenahan yang lebih besar terhadap struktur ekonomi nasional.
Ia bahkan menyebut Presiden Prabowo tengah memimpin reformasi jilid II dalam tata kelola ekonomi Indonesia.
"Beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia yang selama ini menguntungkan elite tertentu dan memungkinkan uang negara dibawa lari," jelas Qodari.
Qodari mengatakan koreksi terhadap struktur ekonomi itu menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan saat ini.
"Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," jelas Qodari.
Ia mencontohkan penegakan hukum di sektor tata niaga minyak sebagai salah satu bentuk pembenahan.
"Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable," jelasnya.
Qodari menyebut proses hukum terhadap pihak-pihak yang selama ini dianggap sulit disentuh menjadi bukti koreksi pemerintah.
"Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri," jelasnya.
Ia mengatakan proses hukum tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin membiarkan praktik lama terus berjalan.
"Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum," jelasnya.
Selain sektor minyak, Qodari juga menyinggung penertiban kebun sawit ilegal melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH.
"Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektar," ucap Qodari.
Menurut dia, penertiban tersebut menjadi salah satu bentuk reformasi tata kelola sumber daya alam.
"Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo," ucap Qodari.
Ia mengklaim langkah penertiban seperti itu belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Tidak pernah ada sebelumnya," ucap Qodari.
Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Massa aksi menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan APBN.
Tuntutan kedua adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Tuntutan ketiga adalah menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Tuntutan keempat adalah menghentikan militerisme di ranah sipil.
Tuntutan kelima adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
