"Indonesia juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia," lanjutnya.
Kedua, Jokowi menilai mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives, sehingga berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan.
Baca Juga:
Karhutla Hanguskan 10 Hektare Lahan di OKU Sumatera Selatan
Jokowi juga menegaskan bahwa sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut harus didasari parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan, khususnya petani kecil.
"Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.
Ketiga, Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurut Jokowi, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika.
Baca Juga:
Menteri LHK Bantah Asap Karhutla Indonesia Melintas ke Malaysia
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa memberi bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Jokowi mengatakan dukungan harus country-driven, didasari kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan.
"Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju. Kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbitan green bond dan green sukuk, serta mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi," jela Jokowi.
Pengelolaan Hutan Jadi Kunci