WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI bidang ketenagakerjaan, Nurhadi, menyoroti kericuhan job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di kawasan Cikarang, pada Selasa (27/5) lalu.
Menurut Nurhadi, insiden itu mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan sangat mendesak. Di sisi lain, ia menilai pemerintah daerah seharusnya menyadari job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi masalah besar bernama pengangguran struktural.
Baca Juga:
Upaya Turunkan Tingkat Pengangguran, Pemkot Bekasi Buka Job Fair II 2024
Oleh karena itu, menurut Nurhadi, pendekatannya tidak bisa hanya administratif atau event-based semata. Namun, perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.
"Bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar bernama pengangguran struktural," kata Nurhadi dalam keterangannya, Senin (2/6).
Selain itu, dia turut mengkritik kericuhan tersebut yang menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah daerah menangani tingginya animo masyarakat terhadap akses kerja.
Baca Juga:
Pelestarian Kain Tenun, Disdikbud Sultra Gelar Job Fair di Kendari
Politikus Partai NasDem itu menyayangkan kericuhan itu terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.
"Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini," katanya.
Nurhadi mendorong solusi jangka pendek buntut animo masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Menurut dia, job fair mestinya digelar secara terdesentralisasi mulai level kecamatan atau zona industri.
