WahanaNews.co | Presiden
Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi
individu alias vaksin berbayar.
Baca Juga:
PDHI Gorontalo Berikan Vaksinasi Gratis untuk Hewan Peliharaan
Sebelumnya, pemerintah menugaskan Kimia Farma untuk lakukan
program vaksinasi gotong-royong individu guna mempercepat akselerasi program
vaksinasi.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani
mengatakan, pada prinsipnya dunia usaha berfokus dan berharap dengan setiap
upaya percepatan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah. Meski dibatalkan,
pengusaha pastikan akan tetap komitmen membantu proses vaksinasi di lapangan.
"Ketika diputuskan oleh pemerintah tidak boleh vaksin
berbayar, pengusaha tetap bisa membantu dengan memfasilitasi proses
vaksinasinya di lapangan," kata Ajib saat dihubungi, Minggu (18/7).
Baca Juga:
Dinkes DKI Jakarta: Per 1 Januari 2024 Vaksinasi COVID-19 Berbayar
Ajib mengatakan, seluruh jajaran Hipmi di seluruh daerah,
sudah diinstruksikan untuk bekerja sama dengan setiap Pemerintah Daerah (pemda)
dan tenaga kesehatan untuk membantu teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
"Dunia usaha akan support menuju ke arah sana, sesuai
dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil
keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang
sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Hal tersebut
disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jumat (16/7)
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari
masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar
yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan
dicabut," tegasnya dalam chanel Youtube Sekretariat Presiden, Jumat
(16/7).
Sebab itu seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme
seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang
disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," jelas Pramono.
Kemudian terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong,
mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Di mana perusahaan yang akan
menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.
"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh
vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah
berjalan digratiskan oleh pemerintah," tutupnya. [dhn]
