WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyentil anggota TNI/Polri agar tidak lagi mempersoalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Pasalnya, menurut Jokowi, pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara sudah menjadi keputusan final.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Tol Baru, Perjalanan Medan-Parapat Kini Hanya 1,5 Jam
"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI/Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup dibaca gampang," tutur Jokowi, Selasa (1/3/2022) pagi.
Jokowi mengatakan, ia telah melihat WA grup mengenai percakapan anggota TNI soal IKN.
"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati," ucap Jokowi, Selasa (1/3/2022) pagi.
Baca Juga:
Pedagang Pasar Delimas Riuh Sambut Kunjungan Presiden Joko Widodo
Menanggapi sentilan Presiden ini, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono, menjelaskan maksud dari pernyataan Presiden Jokowi terkait keluarga TNI-Polri harus menjaga sikap saat melakukan percakapan di grup WhatsApp.
Menurut dia, hal itu semata-mata untuk introspeksi diri.
"Kita tentunya harus instropeksi ke dalam tentang TNI-Polri beserta keluarga," ujar Yudo saat ditemui wartawan usai Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Menurut Yudo, personel TNI-Polri memang sudah sepatutnya tegak lurus dengan program-program yang dijalankan pemerintah.
Nantinya, hal yang disampaikan oleh Kepala Negara akan dijadikan bahan evaluasi di 3 matra, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
"Tetap harus tegak lurus untuk mendukung program-program pemerintah. itu nanti menjadi teguran dan instrospeksi bagi kami TNI-Polri, khsusnya TNI, TNI AD, AL, dan AU kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu," katanya.
"Itu teguran dari presiden kepada kami untuk introspeksi lagi, untuk evaluasi ke dalam," katanya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan kehati-hatian, agar keluarga TNI dan Polri tidak salah dalam memanggil penceramah.
Selain itu juga, keluarga TNI dan Polri harus menjaga sikap saat melakukan chatting di grup WhatsApp.
"Makro-mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah hati-hati. Juga hal kecil-kecil tapi harus mulai didisiplinkan, di WA grup," kata Jokowi.
Yudo menambahkan, TNI juga siap memindahkan markas mereka ke ibu kota baru.
Namun, ia menyebut pemindahan markas-markas TNI ke IKN Nusantara masih terus dibahas dalam rapat-rapat dengan Kementerian Pertahanan.
Menurutnya, TNI juga masih menyiapkan sarana dan prasarana untuk memindahkan markas ke IKN Nusantara.
Namun, ia tak bisa memastikan kapan markas TNI akan dipindah.
"Kapan waktunya, untuk TNI saya kira tidak ada target waktu, artinya, kendali dari sini pun masih bisa kalaupun untuk nanti diutamakan untuk pemerintah dulu. TNI-Polri mungkin belakangan, kita akan tetap siap," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa TNI-Polri harus mendukung pemindahan IKN.
Apalagi, pemindahan IKN sudah diputuskan oleh mayoritas fraksi di DPR.
TNI dan Polri tak boleh ikut campur dalam urusan demokrasi, termasuk soal rencana pemindahan IKN yang telah disetujui pemerintah dan DPR.
"Tak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, ikut dalam urusan demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di TNI, di kepolisian, enggak ada," kata Jokowi.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa TNI-Polri harus mendukung pemindahan IKN.
Apalagi, pemindahan IKN sudah diputuskan oleh mayoritas fraksi di DPR. [gun]
