Pemerintah terus melakukan akselerasi pembangunan Papua agar
tidak tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia.
Terbukti, meski bea cukai yang masuk di Papua mencapai Rp 12 triliun, tetapi
pemerintah memberikan dana untuk pembangunan sebesar Rp 56 triliun.
Begitu juga di Papua Barat, bea cukai yang masuk sebesar Rp
5 triliun, tetapi pemerintah memberikan kucuran dana segar sebesar Rp 19
triliun.
Baca Juga:
Dugaan Pakta Integritas Menangkan Ganjar Libatkan BIN, Ini Respons Budi Gunawan
Namun untuk masalah teror, lanjut Wawan, pemerintah tidak
akan tinggal diam. Labelisasi teroris itu dilakukan karena ada aksi dari oknum
yang melakukan tindakan sudah mengarah ke teror. Sehingga siapa pun, tidak
pandang dari etnis, agama atau kelompok apa pun, kalau gerakannya sudah
mengarah ke teror, kata Wawan, maka tetap dinamakan sebagai teroris.
"Kita, aparat
keamanan tetap melakukan kajian secara mendalam supaya tidak keliru dalam
membedakan dan memilih mana oknum yang melakukan aksi teror dan tidak. Maka
kita juga ingin masyarakat menjauh dari lokasi-lokasi yang selama ini dijadikan
tempat homebase mereka," ucap Wawan.
Wawan mengatakan pemerintah ingin penanganan KKB di Papua
cepat selesai dengan mengedepankan pemulihan keamanan dan kemanusiaan.
Pemerintah tidak ingin masalah ini larut berkepanjangan, sehingga akhirnya
dapat memperkeruh keadaan.
Baca Juga:
Kementerian PUPR: Rumah Rusun ASN di IKN Nusantara Akan Rampung Akhir 2024
"Semakin cepat, semakin baik. Tujuannya adalah
meminimalisasi korban. Karena selama ini angka-angkanya juga sudah
mengkhawatirkan terutama masyarakat sipil yang jatuh korban dari waktu ke
waktu. Oleh karena itu, kita tidak ingin berkepanjangan tanpa solusi, meski
terjadi perdebatan," tutur Wawan. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.